TEMPO.CO, Jakarta - PT Hutama Karya (Persero) yakin bisa menyelesaikan proyek Jalan Tol Trans Sumatera meskipun kerap dihadapkan dengan persoalan di lapangan maupun pendanaan.

"Meski kerapkali dihadapkan dengan tantangan, baik di lapangan atau dari segi pendanaan dalam membangun mega proyek ini, namun perusahaan optimis mampu menyelesaikan proyek yang juga masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN)," ujar Executive Vice President (EVP) Divisi Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Muhammad Fauzan dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 Januari 2020.

Fauzan menambahkan bahwa meski saat ini Hutama Karya telah mengantongi kepercayaan para Bondholder dan investor terhadap Pembangunan JTTS, namun perusahaan menyadari masih banyak tantangan berat yang akan dihadapi, termasuk dari sisi pendanaan. Oleh karena itu berbagai skema creative financing atau pembiayaan kreatif pun pun dilakukan Hutama Karya untuk percepatan Pembangunan JTTS.

“Beberapa skema pendanaan yang saat ini tengah dilakukan antara lain melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), Obligasi Perusahaan yang dijamin oleh Pemerintah, Pinjaman dari Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Pemerintah, dan pendanaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Fauzan.

Di tengah Pandemi Covid-19 dan pembangunan infrastruktur yang tetap harus terus berjalan, kata Fauzan, perseroan pun mesti menyiasati penyelesaian PSN. Ia mengatakan pemerintah telah berkomitmen untuk mempercepat Pembangunan JTTS melalui Penyertaan Modal kepada Hutama Karya dalam bentuk PMN dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sebagai contoh, di tahun 2020, Hutama Karya mendapatkan PMN sebesar Rp 3,5 triliun dan tambahan PMN melalui Program PEN sebesar Rp 7,5 triliun. Di tahun 2021, Hutama Karya akan menerima tambahan PMN sebesar Rp 6,2 triliun yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam RAPBN 2021. "Selain itu, perusahaan saat ini sedang mengajukan tambahan PMN sebesar Rp 19 triliun kepada pemerintah,” kata Fauzan.

<!--more-->

Hutama Karya baru saja melaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) pada Rabu, 27 Januari 2021. Dalam penyelenggaraan tersebut, Hutama Karya berhasil mencapai kuorum. Dengan kata lain, seluruh usulan RUPO yang diajukan Hutama Karya sebagai emiten disetujui oleh para Pemegang Obligasi atau Bondholder.

Fauzan menyampaikan bahwa saat ini portfolio bisnis perusahaan tengah bertransformasi dari mayoritas jasa konstruksi menuju perusahaan konstruksi dan investasi.

“Atas penugasan Pembangunan JTTS oleh Pemerintah Indonesia, Hutama Karya mendapat dukungan dari pemerintah seperti penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN), penambahan aset tidak berwujud dari investasi tol, hingga meningkatnya hak konsesi jalan tol selaras dengan meningkatnya jaminan pemerintah kepada perusahaan,” tutur Fauzan.

Oleh karena itu, dalam agenda RUPO kemarin, perseroan mengusulkan beberapa poin kunci kepada para pemegang obligasi, yakni penyesuaian perjanjian perwaliamanatan sehingga sejalan dengan lajur bisnis perusahaan saat ini.

Fauzan menyampaikan dari keseluruhan agenda Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan Hutama Karya, perusahaan berhasil mencapai kuorum.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Marga Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian blakblakan menjelaskan ke anggota dewan soal proyek Tol Trans Sumatera yang terancam berhenti. Hal tersebut karena saat ini defisit bantuan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 60 triliun.

<!--more-->

Hedy menjelaskan, proyek tersebut agak unik karena berdasarkan Keputusan Presiden. pembangunan jalan bebas hambatan ini sepenuhnya merupakan penugasan. Skema penugasannya kepada PT Hutama Karya yakni negara membantu bukan dengan dukungan konstruksi melainkan dengan bantuan PMN.

"Setelah kita lakukan evaluasi, sampai sekarang yang telah berjalan ternyata ada defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sebesar Rp 60 triliun," kata Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021.

Dengan defisit tersebut, menurut Hedy, jika tidak segera dipenuhi PMN-nya, otomatis proyek pembangunan Tol Trans Sumatera yang dikerjakan Hutama Karya yang sekarang berjalan pun akan berhenti. Oleh karena itu, PUPR tengah berkomunikasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk menutup kekurangan Rp 60 triliun bisa dicairkan secara cepat.

BACA: Proyek Tol Trans Sumatera Kekurangan Dana, Begini Respons Kemenkeu

CAESAR AKBAR | ANTARA