PPKM Diperpanjang, Pengusaha Hotel dan Restoran: Kami Seperti Disuruh Tutup
Reporter
Bisnis.com
Editor
Kodrat Setiawan
Sabtu, 23 Januari 2021 05:16 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Maulana Yusran mengatakan operasional hotel dan restoran kian berat dengan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga Februari. Kebijakan ini dianggap menghambat kegiatan bisnis dan secara langsung berimbas pada jumlah tamu.
“Merespons PPKM ini, meski kebijakan mirip seperti masa transisi, kami protes. Terutama pembatasan operasional restoran dan maksimal hanya sampai pukul 20.00. Kami seperti disuruh tutup,” kata Yusran saat dihubungi Bisnis, Jumat, 22 Januari 2021.
Untuk bisnis hotel, Yusran mengatakan bahwa tingkat isian kamar makin tertekan dengan kebijakan perjalanan yang diterapkan pemerintah.
Dia menyebutkan syarat masa berlaku tes rapid antigen selama 2 x 24 jam membuat masyarakat akan mempertimbangkan perjalanan karena ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan.
“Penurunan okupansi jelas terjadi karena low season dan adanya PPKM. Ditambah lagi untuk bergerak lewat transportasi udara masa berlaku antigen hanya 2 x 24 jam. Ini imbasnya ke luar Jawa, padahal konsumennya di Jawa,” katanya.
Hal serupa dirasakan bisnis restoran yang pada PPKM 11—25 Januari hanya diperkenankan beroperasi sampai pukul 19.00 WIB dengan keterisian hanya 25 persen.
<!--more-->
Maulana mengatakan imbasnya terhadap bisnis amat besar terlepas dari protokol kesehatan yang telah diterapkan. Alih-alih membatasi, dia mengharapkan supaya pemerintah bisa mengawasi pusat kerumunan di tengah masyarakat.
“Di lingkungan padat, yang terjadi kegiatan masyarakat masih ada. Sementara itu, yang ditutup adalah sektor formal yang taat protokol kesehatan,” katanya.
Pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), dan PHRI sejatinya telah melayangkan keberatan soal kebijakan PPKM yang diberlakukan pemerintah.
Ekosistem bisnis ritel yang mencakup restoran, pusat belanja, dan pariwisata disebut telah terganggu dengan kondisi ini. PPKM pun diharapkan tidak diperpanjang kembali.
Namun pemerintah, dengan mempertimbangkan perkembangan kasus Covid-19 yang terus bertambah, akhirnya memutuskan untuk memperpanjang PPKM sampai 8 Februari 2021. Kapasitas restoran dan pusat perbelanjaan pun tetap dibatasi di angka 25 persen dengan jam operasional ditambah menjadi sampai 20.00 WIB.
Adapun Menteri Pariwisatan dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut Kementerian tengah menyiapkan tiga strategi untuk menekan dampak PPKM terhadap pelaku usaha. Pertama, Kementerian akan menggencarkan inovasi terhadap produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif agar bisa diberdayakan selama pandemi.
<!--more-->
Salah satunya, Kementerian terus membuka kamar hotel untuk sarana isolasi mandiri. Kementerian juga mendorong pelaku usaha catering menyiapkan konsumsi untuk pasien di titik-titik karantina yang disediakan pemerintah.
“Makanan dari industri catering atau restoran untuk memberi tambahan atau asupan makanan bagi tenaga kesehatan, perawat, dokter, dan mereka yang di garis depan bisa kita tingkatkan,” tuturnya.
Kedua, Sandiaga mengemukakan pentingnya strategi beradaptasi melalui sertifikasi protokol kesehatan atau CHSE. Kementerian, tutur dia, akan terus meningkatkan jumlah hotel, restoran, serta destinasi wisata yang tersertifikasi CHSE agar memperoleh kepercayaan masyarakat dari sisi keamanan. Sertifikasi CHSE diyakini dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha.
Ketiga, Sandiaga menyebut perlu ada kolaborasi antar-kementerian dan lembaga. “Kami memperkuat strategi kebijakan secara kolaboratif menyasar pada yang membutuhkan,” katanya.
Sandiaga mengatakan, dibantu kementerian lain, Kementeriannya tengah merencanakan perluasan pemberian dana hibah pariwisata dan pinjaman lunak kepada pelaku usaha. Bantuan akan dikucurkan dalam bentuk tunai. Sebab pada masa krisis, Sandiaga menerangkan, masyarakat lebih membutuhkan uang dalam bentuk tunai.
“Meski demikian, kami mendukung PPKM berharap dengan disiplin menerapkan protokol, mudah-mudahan keadaan membaik dan kita akan mulai recovery di sektor ini,” tutur Sandiaga.
BISNIS I FRANCISCA CHRISTY ROSANA
Baca juga: PPKM Diperpanjang, Sandiaga Uno: Okupansi Hotel di Bawah Titik Impas