TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno menggelar rapat terbatas bersama dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso.

Dalam rapat yang digelar di Kantor OJK tersebut, mereka menyepakati sejumlah hal mengenai skema pembiayaan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Skema pembiayaan tersebut, menurut Sandiaga, sangat diperlukan bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah melambatnya ekonomi imbas pandemi Covid-19 saat ini.

"Seperti yang kita ketahui ada paket stimulus dalam bentuk soft loan yang diajukan oleh temen-temen dari Bali yang diprakarsai oleh bapak gubernur Wayan Koster yang juga kami dukung, tapi di samping itu saya menambahkan perlu skema kredit pemulihan untuk pariwisata dan ekonomi kreatif yang saya sebut sebagai KPP (kredit pemulihan Parekraf)," ujar Sandiaga dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Januari 2021.

Baca Juga: Temui Menkominfo, Sandiaga Uno Keluhkan Sinyal di Wonosobo hingga Labuan Bajo

Sandiaga berharap jumlahnya bisa dimulai dengan angka Rp 3 triliun. Walau begitu, Sandi menekankan penyaluran bantuan pembiayaan harus bersifat bottom up. Sehingga, seluruh penerima bantuan pembiayaan diharapkan dapat tepat sasaran, yakni para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi Covid-19.

Mereka yang tercatat sebagai penerima kredit, katanya, mendapatkan bantuan dengan jumlah minimal sebesar Rp 50 juta per orang. Tujuannya untuk dapat digunakan sebagai modal kerja dalam memulai kembali usaha pasca pandemi Covid-19.

"Mereka yang terdampak akan diprioritaskan, mulai dari pengusaha hotel-hotel melati sampai ke home stay. Juga para penyelenggaraan wisata mikro seperti desa wisata, warung-warung, gerai-gerai ada dalam status kecil dan mikro," ujar Sandiaga.

Lebih lanjut, Sandiaga menuturkan pertemuan tersebut juga membahas tentang akses pembiayaan yang murah dan cepat bagi para pelaku UMK di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Diharapkannya, percepatan pembiayaan tersebut dapat dirampungkan dalam 1-3 bulan ke depan.

"Kami menyepakati bahwa ke depan konsepnya bukan trickle down tapi bottom up di mana kita meng-created permintaan atau meng-created demand melalui kerja berbasis cluster, seperti home stay, fashion dan kuliner," ujar Sandiaga.

Rencana itu akan digarap skema-skema pembiayaan yang lebih berpihak kepada ekonomi kecil dan mikro di sektor parekraf. Salah satu di antaranya, ujar Sandiaga, adalah skema subsidi untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan dilanjutkan pada tahun 2021.

Skema subsidi lewat pembiayaan dan pembinaan tersebut diharapkannya dapat mendorong pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional yang menjadi sumber mata pencarian bagi 34 juta masyarakat Indonesia.

"Terakhir, kita akan melihat bagaimana skema social credit melalui bank wakaf mikro yang bisa juga kita gunakan untuk pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, karena mereka bisa mengakses pembiayaan yang lebih sederhana dan berbasis komunikasi," kata Sandiaga.