TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat meluncurkan Pengurusan Perizinan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) secara daring/online bernama Si Andalan hari ini. Bagi masyarakat yang akan mengurus perizinan Andalalin saat ini dapat mengakses website Siandalan.dephub.go.id.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pelayanan perizinan Andalalin secara daring dilakukan dalam rangka mendorong percepatan dan kemudahan investasi sebagaimana amanat Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Melalui pengurusan Andalalin secara online, pemerintah ingin kegiatan ekonomi masyarakat berjalan dengan baik dengan perizinan yang mudah, cepat dan ada kepastian waktu. Di satu sisi, lalu lintas transportasi juga dapat berjalan aman, lancar, tertib dan teratur,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Januari 2021.

Baca Juga: Trenggono Mau Bebaskan Biaya Perizinan, Tapi Tarik Pungutan Hasil Perikanan

Dia berharap dengan adanya kemudahan penyelenggaraan persetujuan Andalalin melalui Si Andalan yang mudah, cepat, dan akurat ini dapat mempercepat proses penyelenggaraan persetujuan Andalalin, serta mendukung terwujudnya cipta kerja yang mampu menyerap tenaga kerja.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan sesuai amanat UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap pembangunan yang ada di masyarakat untuk kepentingan ekonomi akan menimbulkan bangkitan perjalanan. Untuk itu perlu ada Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

“Yang sebelumnya kalau mengurus Andalalin mungkin waktunya lama dan tidak mudah. Sekarang kita lakukan perbaikan. Kita buat sistem yang baru melalui Si Andalan sehingga pengurusan menjadi lebih mudah, cepat, dan ada kepastian waktu,” kata Budi Setiyadi.

Saat ini pengurusan perizinan Andalalin dibagi menjadi tiga klaster, yaitu perizinan untuk klaster bangkitan lalin yang rendah untuk pengurusan pembangunan seperti pertokoan, Ruko, restoran, SPBU dengan proses waktu penerbitan perizinan selama satu hari setelah semua persyaratan dipenuhi. Klaster bangkitan sedang seperti pembangunan Mall (satu hari) Serta Klaster bangkitan lalin yang tinggi untuk pembangunan seperti kawasan industri (tiga hari).

Dia mengungkapkan nantinya pengurusan perizinan Andalalin akan diintegrasikan dengan perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagaimana amanat UU Cipta Kerja.