Trenggono Mau Bebaskan Biaya Perizinan, Tapi Tarik Pungutan Hasil Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama/am.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya melakukan kajian formulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baru di sektor kelautan dan perikanan. Di bidang perikanan tangkap misalnya, dia ingin mengubah pendekatan PNBP dari izin menjadi pungutan hasil perikanan (PHP).

"Jadi misal nilai tahun depan seluruh perizinan bebas biaya tapi produksi penangkapannya ada yang masuk ke negara," kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Rabu, 30 Desember 2020.

Trenggono menilai, PNBP dari bidang perikanan tangkap yang hanya Rp 596,92 miliar selama periode 1 Januari-29 Desember 2020, tidak sebanding dengan estimasi tangkapan ikan yang mencapai 7,7 juta ton. Karenanya, dia meminta jajarannya untuk menghitung ulang potensi PNBP yang bisa dimaksimalkan untuk pemasukan negara.

"Saya kepingin benefit-nya bukan dari perizinan tapi PNBP. Produksi 7,7 ton (2020) itu berapa rupiah? Dihitung. Tidak masalah masuk ke pusat atau daerah. Dipecah yang nasional berapa daerah berapa," ujarnya.

Tak hanya itu, Menteri Trenggono juga meminta adanya perbaikan dashboard informasi untuk nelayan. Termasuk dibuat aplikasi pusat informasi pelabuhan perikanan yang memuat info seputar ketersediaan baham bakar, harga ikan serta lokasi pelabuhan pendaratan terdekat bagi nelayan.






Kapal Pesiar Diusulkan Tidak Dipungut PNBP Ketika Berlabuh di Kepulauan Riau

21 jam lalu

Kapal Pesiar Diusulkan Tidak Dipungut PNBP Ketika Berlabuh di Kepulauan Riau

Kabupaten Bintan di Kepulauan Riau, khususnya wisata Lagoi menjadi destinasi kapal pesiar.


Trenggono Paparkan 5 Program Ekonomi Biru ke Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan

4 hari lalu

Trenggono Paparkan 5 Program Ekonomi Biru ke Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengonsolidasikan 5 program ekonomi biru bersama para pimpinan perguruan tinggi perikanan dan kelautan seluruh Indonesia.


Warga DKI Ingin Merintis Usaha Tapi Bingung Soal Perizinan? Yuk Kunjungi Gerai Mumulai Usaha

10 hari lalu

Warga DKI Ingin Merintis Usaha Tapi Bingung Soal Perizinan? Yuk Kunjungi Gerai Mumulai Usaha

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu DKI kini membuka gerai memulai usaha tempat konsultasi bagi warga yang ingin merintis usaha.


Setoran Pajak dan PNBP PT Timah Melejit 400 Persen, Rp 1,196 Triliun di Semester I- 2022

12 hari lalu

Setoran Pajak dan PNBP PT Timah Melejit 400 Persen, Rp 1,196 Triliun di Semester I- 2022

PT Timah Tbk pada paruh pertama tahun 2022 menyetorkan kontribusi pajak dan PNBP sebesar Rp 1,196 Triliun kepada negara.


Menteri Trenggono Minta Pasokan BBM Nelayan Terpenuhi Agar Aktivitas Melaut Tidak Terganggu

13 hari lalu

Menteri Trenggono Minta Pasokan BBM Nelayan Terpenuhi Agar Aktivitas Melaut Tidak Terganggu

Menteri Trenggono saat mengecek ketersediaan BBM bersubsidi untuk para nelayan di TPI Tawang, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.


Kemenhub: Kolaborasi Intensif Seluruh Pihak, Kunci Pelayanan Perizinan Usaha Lancar

22 hari lalu

Kemenhub: Kolaborasi Intensif Seluruh Pihak, Kunci Pelayanan Perizinan Usaha Lancar

Uji petik dilakukan di Kemenhub dan dinilai oleh Tim Penilai dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM).


Royalti Timah Batal Naik, DPR Minta ESDM Revisi PP 26 2022

23 hari lalu

Royalti Timah Batal Naik, DPR Minta ESDM Revisi PP 26 2022

Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2022.


Pelat Nomor Putih Mulai Berlaku di Solo, Tersedia untuk Mobil dan Motor

26 hari lalu

Pelat Nomor Putih Mulai Berlaku di Solo, Tersedia untuk Mobil dan Motor

Satlantas Polresta Solo mulai mendistribusikan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau pelat nomor putih untuk mobil dan motor.


Realisasi Anggaran 52,6 Persen hingga Agustus, Menhub Optimistis Capai 95,9 Persen di Akhir 2022

31 hari lalu

Realisasi Anggaran 52,6 Persen hingga Agustus, Menhub Optimistis Capai 95,9 Persen di Akhir 2022

Realisasi kinerja keuangan Kementerian Perhubungan hingga Agustus2022 sebesar 52,6 persen atau Rp16,8 triliun dari pagu anggaran tahun 2022.


Naik 44,5 Persen, Sumbangan PNBP Kemenkumham Semester I 2022 Rp 2,2 Triliun

32 hari lalu

Naik 44,5 Persen, Sumbangan PNBP Kemenkumham Semester I 2022 Rp 2,2 Triliun

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.2,2 triliun selama semester I tahun 2022.