Ingin Produksi Kedelai RI Bendung Impor, Jokowi: Cari Lahan 1 Juta Hektare

Senin, 11 Januari 2021 14:10 WIB

Pekerja membuat tempe di sentra perajin tempe Sanan, Malang, Jawa Timur, Senin, 4 Januari 2021. Perajin tempe setempat berupaya mengurangi kerugian akibat melonjaknya harga kedelai impor dari Rp.6.750 menjadi Rp.9.100 per kilogram. ANTARA/Ari Bowo Sucipto

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta jajarannya untuk mencari lahan yang luas untuk menanam kedelai. Langkah tersebut diyakini bisa menyelesaikan persoalan tingginya impor kedelai di Tanah Air.

"Lahan kita masih. Cari lahan yang cocok untuk kedelai tapi jangan sehektar, dua hektar, sepuluh hektar, tapi 100 ribu hektare, 300 ribu hektare, 500 ribu hektare, 1 juta hektare cari," ujar Jokowi dalam konferensi video, Senin, 11 Januari 2020. Hal sama juga dia minta dilakukan untuk menanam jagung.

Ia mengatakan persoalan itu tidak bisa diselesaikan oleh solusi konvensional seperti bantuan pupuk dan bibit. Meskipun, dia mengatakan dua bantuan tersebut penting. "Itu penting, saya tahu, tapi kalau bisa siapkan lahan dalam jumlah besar itu akan selesaikan masalah."

Jokowi mengatakan pembangunan pertanian harus dilakukan dengan serius, terutama pada komoditas yang masih banyak bergantung kepada impor.

"Kedelai hati-hati. Jagung, hati-hati. Gula, hati-hati. ini yang masih jutaan ton. bawang putih, beras. Meskipun sudah hampir dua tahun kita tidak impor beras, saya akan lihat kondisi lapangannya apakah bisa konsisten kita lakukan untuk tahun mendatang," ujar dia.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Jokowi meminta jajarannya untuk mencari desain yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan impor tersebut. "Menurut saya, tidak bisa kita melakukan hal-hal konvensional, yang rutinitas, monoton seperti yang dilakukan bertahun-tahun."

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah membangun kawasan pertanian berskala ekonomi atau economic scale. "Enggak bisa yang kecil-kecil lagi," ujar dia. Langkah itu saat ini diterapkan dengan pembangunan lumbung pangan atau food estate di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.

Ia mengatakan pembangunan pertanian berskala besar akan menggenjot produksi. Sehingga, harga komoditas lokal bisa bersaing dengan komoditas impor. Sebab, apabila produksi sedikit, Harga Pokok Produksi pangan lokal akan kalah dari harga impor.

Jokowi memberi contoh dua komoditas yang impornya masih tinggi, yaitu kedelai dan bawang putih. Ia mengatakan dua komoditas itu bisa tumbuh di Indonesia, namun petani enggan menanamnya.

"Karena problem dari dulu sampai sekarang, kenapa kedelai yang di Indonesia bisa tumbuh baik, kenapa petani kita tidak mau tanam, karena harganya kalah dengan kedelai impor," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, harga pokok produksi kedelai lokal masih lebih tinggi ketimbang harga impor. Karena itu, perlu produksi dalam jumlah besar agar harga kedelai lokal bisa bersaing dengan harga kedelai impor.

Persoalan sama juga terjadi pada bawang putih. Jokowi mengatakan Indonesia sempat banyak memproduksi bawang putih. Namun, sekarang, petani juga tidak mau menanam komoditas tersebut karena harganya tidak bisa bersaing dengan bawang putih impor.

Baca: Mendag Prediksi Harga Kedelai Terus Naik hingga Akhir Mei 2021

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

4 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

5 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

6 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

7 jam lalu

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

Zulkifli Hasan mengatakan impor difokuskan ke wilayah sentra non produksi guna menjaga kestabilan stok beras hingga ke depannya.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

10 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

11 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

14 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

14 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

15 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

15 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya