Presiden Joko Widodo didampingi jajaran menteri, meninjauKawasan Industri Terpadu Batang dan Relokasi Investasi Asing ke Indonesia di Kedawung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa, 30 Juni 2020. Dalam kunjungan tersebut, Presiden meninjau kesiapan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare yang terintegrasi dengan jalan tol, stasiun, pelabuhan, dengan terdapat beberapa investor diantaranya dari Cina, Jepang, Korea, Taiwan, dan Amerika dengan tujuan untuk membuka lapangan pekerjaan. ANTARA/Harviyan Perdana Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa investasi adalah kunci dari pemulihan ekonomi nasional di tengah keterpurukan akibat pandemi Covid-19 ini. Ia pun meminta agar seluruh jajarannya baik di pusat maupun daerah agar tak menghambat roda investasi di dalam negeri.
"Sekali lagi, meskipun ini sudah berulang-ulang kali saya sampaikan, agar jangan ada, baik itu kementerian dan pemda yang menghambat adanya investasi," kata Jokowi saat membuka Rapat Terbatas tentang Penanganan Pandemi Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi, di, Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Januari 2021.
Jokowi mengatakan APBN tidak memungkinkan untuk mencakup seluruh pembangunan di Indonesia. Karena itu, ia menginstruksikan pada kementerian/lembaga, hingga pemda, agar memberikan pelayanan yang cepat dan baik kepada investasi.
"Untuk investasi besar saya titip agar ditangani sendiri oleh para bapak ibu gubernur sehingga betul-betul bisa direalisasikan di lapangan," kata dia.
Presiden mengatakan pemulihan ekonomi menjadi salah satu dari tiga strategi utama pemerintah dalam menangani pandemi ini, selain urusan penanganan kesehatan dan terkait perlindungan sosial
Ia mengajak semua pihak berusaha keras dan bekerja keras untuk mewujudkan hal ini. Terlebih, saat ini kondisi penyebaran virus ini yang terus memburuk tak hanya di Indonesia tapi juga di dunia.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
14 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.