Teten Sebut Rasio UKM Indonesia di Rantai Pasok Global Rendah, Hanya 4,1 Persen

Selasa, 29 Desember 2020 12:31 WIB

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki (tengah) mengamati produksi kain batik di industri batik Syukestex, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat 7 Agustus 2020. Dalam kunjungan itu, menteri menargetkan untuk mendorong seluruh UMKM naik kelas agar penyerapan tenaga kerja lebih besar, sehingga dapat mengurangi jumlah usaha-usaha mikro yang tidak terserap di sektor informal. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyinggung rasio partisipasi UKM Indonesia di rantai pasok global atau global supply-chain. Saatnya, rasionya hanya berada di angka 4,1 persen.

"Masih relatif rendah," kata Teten dalam webinar outlook 2021 di Jakarta, Selasa, 29 Desember 2020.

Rasio inilah, kata dia, yang sedang digenjot engan melakukan korporatisasi pada UKM. Mulai dari memberikan bantuan permodalan, terutama yang terdampak pandemi Covid-19, perbaikan proses bisnis, hingga mempercepat digitalisasi UKM.

Untuk perbaikan proses bisnis misalnya, sejumlah kelas daring diadakan kementerian selama pandemi ini. Salah satunya seperti kelas EDUKUKM.ID yang sudah diakses oleh 102.672 orang.

Lalu ada juga SPARC Campus yang telah diakses oleh 10.013 pelaku UKM. SPARC Campus ini diselenggarakan oleh Smesco Indonesia, yang saat ini dipimpin oleh Leonard Theosabrata, pendiri merek butik The Goods Dept.

Advertising
Advertising

Dalam percepata digitalisasi UKM, Teten menyebut saat ini sudah 2 juta UKM yang sudah go online selama pandemi. Sehingga saat ini, sudah 10,25 juta lebih UKM yang terhubung dengan ekosistem digital. "Sekitar 16 persen dari total populasi UKM," kata dia.

Teten optimistis angka ini akan terus berkembang. Sebab pada 2025, Google dan Temasek sudah mengestimasikan nilai transaksi ekonomi digital Indonesia mencapai Rp 1.826 triliun.

Selain itu pada 2019, Bank Indonesia juga sudah mencatat nilai transaksi ekonomi digital sudah mencapai Rp 265 triliun. "Dengan ataupun tanpa pandemi, transformasi digital adalah keniscayaan” kata Teten.

Baca: Total Restrukturisasi Kredit Rp 951,2 T, Sektor Non UMKM yang Terbesar

Berita terkait

Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

4 hari lalu

Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

Begini awal kasus munculnya larangan terhadap warung Madura untuk buka 24 jam.

Baca Selengkapnya

Tak Ada Pembatasan Operasi Warung Madura, Teten: Semua Perda harus Berpihak pada UMKM

6 hari lalu

Tak Ada Pembatasan Operasi Warung Madura, Teten: Semua Perda harus Berpihak pada UMKM

Kemenkop UKM pastikan tidak ada yang membatasi jam operasi warung atau toko klontong milik masyarakat seperti warung Madura.

Baca Selengkapnya

Wamen Nezar Patria Ajak Permias Seattle Ambil Bagian Manfaatkan Ekonomi Digital Indonesia

7 hari lalu

Wamen Nezar Patria Ajak Permias Seattle Ambil Bagian Manfaatkan Ekonomi Digital Indonesia

Pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia dengan mempercepat transformasi digital dan mengembangkan talenta digital nasional

Baca Selengkapnya

Kemenkop dan UKM Tegaskan Tak Larang Warung Madura Buka 24 Jam

9 hari lalu

Kemenkop dan UKM Tegaskan Tak Larang Warung Madura Buka 24 Jam

Kemenkop UKM mengklarifikasi isu larangan warung Madura beroperasi 24 jam. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

LPEI dan Diaspora Indonesia Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

14 hari lalu

LPEI dan Diaspora Indonesia Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

Kolaborasi LPIE dengan institusi pemerintahan membawa mitra binaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) LPEI untuk pertama kalinya menembus pasar ekspor ke Kanada.

Baca Selengkapnya

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

27 hari lalu

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 23,04 triliun.

Baca Selengkapnya

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

33 hari lalu

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

33 hari lalu

Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

Tokopedia menyatakan bersedia bekerja sama dan membantu penerapan aturan.

Baca Selengkapnya

Menteri Teten: RUU Perkoperasian untuk Penguatan Kelembagaan

35 hari lalu

Menteri Teten: RUU Perkoperasian untuk Penguatan Kelembagaan

Menteri Teten mengatakan bahwa RUU Perkoperasian untuk penguatan kelembagaan.

Baca Selengkapnya

Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

35 hari lalu

Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta penundaan sertifikasi halal UMKM ditunda.

Baca Selengkapnya