TEMPO.CO, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meneken nota kesepahaman dengan Polri terkait jaminan keamanan investasi. Kesepakatan ini memuat integrasi binmas online system (BOS) melalui online single submission (OSS).
“BKPM dan Polri akan terus berkoordinasi serta bersinergi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (BKPM) Achmad Idrus dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 17 Desember 2020.
Nota kesepahaman kedua lembaga ditandatangani oleh Idrus dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto. Idrus mengatakan perjanjian kerja sama yang disepakati kedua pihak menjadi landasan hukum dan pedoman dalam melaksanakan integrasi BOS dan OSS untuk penerbitan Surat Izin Operasional (SIO) Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP).
Adapun ruang lingkup kerja sama ini meliputi pertukaran data dan informasi, integrasi sistem pemberian layanan SIO BUJP, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Idrus merinci, pertukaran informasi kedua lembaga mencakup data yang berasal usaha jasa konsultasi keamanan, usaha jasa penerapan peralatan keamanan, dan usaha jasa pelatihan keamanan. Kemudian, usaha jasa kawal angkut uang dan barang berharga, usaha jasa penyediaan tenaga pengaman, serta usaha jasa penyediaan satwa untuk pengamanan.
Sementara itu, Agus Andrianto mengatakan melalui perjanjian kerja sama, Polri mendukung BKPM sebagai lembaga pengelola izin investasi. Dia memerintahkan kepolisian daerah ikut berperan dalam menjamin keamanan penanaman modal. “Perlu kerja sama antara Kepolisian dengan BKPM serta pemda agar bisa membantu UMKM dan buruh mendapatkan nilai tambah yang lebih besar," ujar Agus.
Perjanjian kerja sama BKPM dan Polri merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman sebelumnya, yakni bantuan pengamanan dan penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal. Kesepakatan tersebut diteken pada 20 Februari lalu.
