TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mengaku masih menunggu kajian dari Kementerian Kesehatan terkait kebijakan terbaru Presiden Jokowi yang menggratiskan vaksin Covid-19 untuk seluruh warga negara Indonesia.

“Masih akan terus di-review dan update perhitungannya berdasarkan perkembangan terbaru dan dinamis oleh Kemenkes,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani ketika dihubungi, Rabu, 16 Desember 2020.

Pernyataan Askolani menanggapi instruksi Presiden Jokowi kepada kementerian dan lembaga untuk menghitung ulang anggaran vaksinasi Covid-19. Hal ini dilakukan setelah pemerintah mengubah skema program vaksinasi Covid-19 dari sebagian gratis dan berbayar menjadi full gratis.

Keputusan memberikan vaksin Covid-19 tanpa dipungut biaya diambil setelah pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat terkait program vaksinasi. “Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang dan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis," ujar Jokowi. "Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali."

<!--more-->

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan anggaran untuk vaksin Covid-19 gratis bisa didapatkan dengan melakukan realokasi belanja dalam APBN tahun anggaran 2021.

Menurut Bhima, realokasi salah satunya bisa melalui belanja infrastruktur yang pada 2021 anggarannya dialokasikan sebesar Rp 413 triliun. "Ini kan artinya ruang fiskal untuk menggratiskan vaksin ada sebenarnya, masalahnya secara politik anggaran mau apa tidak?" katanya.

Dengan begitu, kata Bhima, pemerintah tidak perlu menambah utang. Ia juga melihat realokasi anggaran dalam APBN 2021 sangat mungkin dilakukan karena prioritas anggaran pemerintah pada 2021 memang masih harus memprioritaskan penanganan kesehatan mengingat penanganan pandemi sangat mendesak dalam jangka pendek dan menengah.

Oleh karena itu, Bhiman menganggap kebijakan pemerintah sangat tepat jika vaksin Covid-19 digratiskan. Justru jika vaksin berbayar, maka dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan, di mana yang bisa mengakses vaksin komersil hanya kelas menengah ke atas.

"Sementara kelas bawah harus menunggu bantuan vaksin dari pemerintah, ujarnya.Oleh karena itu, Bhima menganggap kebijakan pemerintah sangat tepat jika vaksin Covid-19 digratiskan. Justru jika vaksin berbayar, maka dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan, di mana yang bisa mengakses vaksin komersil hanya kelas menengah ke atas. "Sementara kelas bawah harus menunggu bantuan vaksin dari pemerintah, ujarnya.

BISNIS

Baca: Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Seluruh Rakyat, Ini Pesan Jokowi ke Sri Mulyani