TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mencadangkan Rp 35,1 triliun untuk program vaksinasi dan pengadaan vaksin pada tahun anggaran 2020.

"Ini kita cadangkan termasuk di dalam pengadaan vaksin yang tadi malam tiba," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Senin, 7 Desember 2020. Seperti diketahui, pada Ahad malam, 6 Desember 2020, pemerintah baru saja menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac.

Sebelumnya, secara langsung, akun Youtube Sekretariat Presiden menyiarkan tibanya vaksin itu di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang mulai pukul 21.30 WIB. Tampak sejumlah kontainer berwarna putih diturunkan dari pesawat Garuda Indonesia GIA810.

Sri Mulyani mengatakan pengadaan vaksin tersebut dilakukan melalui penugasan ke perusahaan pelat merah, yaitu PT Bio Farma (Persero), dan melibatkan seluruh lembaga di dalam dan luar negeri. Pengadaan vaksin direncanakan berjalan dalam beberapa tahun, mulai tahun ini hingga 2021 atau 2022, sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Sri Mulyani, pencadangan anggaran itu dilakukan lantaran vaksinasi diperkirakan baru bisa dimulai pada 2021. Selain mencadangkan anggaran Rp 35,1 triliun, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk vaksinasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021.

"Tahun 2021 total anggaran kesehatan mencapai Rp 169,7 triliun, di mana untuk penanganan vaksin, dan penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp 60,5 triliun, untuk 2021," tutur Sri Mulyani.

<!--more-->

Apabila dirinci, alokasi Rp 60,5 triliun itu akan terdiri dari Rp 18 triliun untuk antisipasi pengadaan vaksin Covid-19, Rp 3,7 triliun untuk antisipasi imunisasi atau program vaksinasi, Rp 1,3 triliun untuk pembelian sarana prasarana laboratorium, penelitian dan pengembangan, serta PCR.

"Kemenkes akan melakukan pengadaan sebesar Rp 1,2 triliun dan Badan POM Rp 100 miliar," ujar Sri Mulyani. Pemerintah juga masih mencadangkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk masyarakat yang tidak mampu, alias peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kelas 3.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya mengatakan pemerintah masih akan mengupayakan untuk mendatangkan 1,8 juta dosis vaksin jadi lainnya pada Januari 2021. Di samping vaksin jadi, pemerintah juga berencana mendatangkan vaksin dalam bentuk bahan baku curah sebanyak 15 juta dosis pada bulan ini dan 30 juta dosis di 2021.

"Vaksin dalam bentuk bahan baku curah akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma," ujar Jokowi. Ia bersyukur vaksin tersebut sudah datang dan tersedia di Tanah Air. Harapannya kehadiran vaksin tersebut bisa mencegah meluasnya wabah Covid-19.

Selepas diterimanya vaksin tersebut, Jokowi mengatakan vaksinasi baru bisa dimulai setelah tahapan-tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan alias BPOM diselesaikan. Ia berujar pertimbangan ilmiah dan hasil uji klinis akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai.

Baca: Sri Mulyani Jawab Anggapan Pajak Identik dengan Penjajahan