TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang hari Kamis, 3 Desember 2020, dimulai dari tanggapan Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim Syahrul Yasin Limpo atau SYL ketika ditanya nasib kebijakan ekspor benih lobster selama ia menjabat nanti.

Selain itu, ada juga pernyataan Sri Mulyani tentang masih ada sebagian masyarakat yang tak menganggap membayar pajak sebagai kewajiban. Ada juga soal keputusan resmi PBB menghapuskan ganja dari daftar narkotika atau obat terlarang paling berbahaya di dunia.

Tak hanya itu, ada pula peringatan Presiden Jokowi bahwa masih ada pekerjaan rumah seperti besarnya jumlah pengangguran akibat PHK pada masa pandemi yang harus segera diselesaikan. Selain itu ada berita Menaker Ida Fauziyah yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Kelima topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis Tempo.co. Berikut selengkapnya lima berita bisnis yang trending tersebut:

1. Ditanya soal Ekspor Benih Lobster, Syahrul Yasin Limpo: Saya Sebentar di Sini

Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim Syahrul Yasin Limpo tak menjawab gamblang mengenai nasib kebijakan ekspor benih lobster selama ia menjabat nanti.
"Saya cuma sebentar lah insya Allah di sini," ujar Syahrul di Kantor Kementerian dan Perikanan, Kamis, 3 Desember 2020.

Syahrul mengatakan bahwa di semua tempat, ia terbiasa bekerja di lapangan. Sehingga, pada masa jabatannya ini pun ia akan melihat langsung kebijakan tersebut ke lapangan.

<!--more-->

"Saya mau lihat yang mana yang sudah dilakukan dan saya berkenan jika melihat langsung di lapangan, itu kebiasaan saya. Saya akan melihat yang mana-mana Pak Irjen dan Pak Dirjen sudah siapkan di lapangan, saya akan lihat," ujar Syahrul.

Baca selengkapnya mengenai Syahrul Yasin Limpo di sini.

2. Sri Mulyani: Sebagian Masyarakat Masih Anggap Pajak Identik dengan Penjajahan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan banyak masyarakat yang masih menganggap membayar pajak bukan kewajiban, dan bahkan menganggapnya sebagai beban dari negara.

"Bahkan masih ada sebagian masyarakat kita yang menganggap pajak itu identik dengan penjajahan. Ini adalah salah satu dari tantangan-tantangan kita," kata Sri Mulyani dalam seminar perpajakan, Kamis, 3 Desember 2020.

Oleh karena itu, Sri Mulyani berharap seluruh jajaran di Direktorat Jenderal Pajak ikut dalam berkontribusi, mengedukasi, mensosialisaikan dan menularkan cara berpikir yang kritis kepada masyarakat.

Baca selengkapnya mengenai Sri Mulyani di sini.

3. PBB Resmi Hapus Ganja dari Daftar Narkotika Paling Berbahaya

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memutuskan untuk menghapuskan ganja dari daftar narkotika atau obat terlarang paling berbahaya di dunia. Keputusan ini untuk mengantisipasi, sekaligus membuka jalan bagi perluasan penelitian ganja dan penggunaan medis.

Keputusan ini diambil setelah dilakukan pemungutan suara oleh Komisi Obat Narkotika, yang berbasis di Wina dan berisi 53 negara anggota. Komisi ini mempertimbangkan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tentang reklasifikasi ganja dan turunannya.

<!--more-->

Mengutip dari New York Times, Kamis, 3 Desember 2020, para ahli mengatakan bahwa pemungutan suara tidak akan berdampak langsung pada pelonggaran kontrol internasional dalam penggunaan ganja lebih lanjut. Pasalnya, pemerintah masih memiliki yurisdiksi tentang bagaimana mengklasifikasikan ganja.

Baca selengkapnya mengenai ganja di sini.

4. Sebut Jumlah Pengangguran Tinggi Akibat PHK, Jokowi: Kita Harus Gerak Cepat

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Indonesia harus fokus untuk bergerak ke depan pada upaya untuk keluar dari Pandemi Covid-19 dengan mempersiapkan vaksin dan program vaksinasi. Di saat yang sama, kata Jokowi, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

"Kita harus gerak cepat karena masih banyak pekerjaan rumah yang belum kita selesaikan. Kita akan dihadapkan pada besarnya jumlah pengangguran akibat PHK pada masa pandemi, kita hadapi besarnya angkatan kerja yang memerlukan pekerjaan," kata Jokowi dalam Pembukaan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia secara virtual, Kamis, 3 November 2020.

Karena itu, kata dia, pemerintah melakukan reformasi struktural membenahi regulasi yang kompleks dan birokrasi yang rumit. Undang-undang Cipta Kerja, kata dia dibuat atas dasar semangat untuk mengakhiri birokrasi yang rumit itu.

Baca selengkapnya mengenai Jokowi di sini.

5. Positif Covid-19, Menteri Ida Fauziyah: Mohon Doanya

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membenarkan bahwa dirinya telah positif tertular Covid-19. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil uji usap PCR yang menunjukkan hasil positif.

"Betul, hasil PCR test saya positif Covid-19," ujar Ida kepada Tempo, Kamis, 3 Desember 2020. Meski demikian, Ida mengaku kondisi fisiknya dalam keadaan baik.

Saat ini, Ida menuturkan tengah melakukan isolasi mandiri untuk menghindari penyebaran dan penularan kepada orang lain. "Mohon doanya semoga segera pulih," ujarnya.

Baca selengkapnya mengenai Ida Fauziyah di sini.