Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 30 November 2020. Rapat tersebut membahas permasalahan asuransi Jiwasraya, road map BUMN, restrukturisasi BUMN dan lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN sekaligus Wakil Ketua IV dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengungkapkan pentingnya satu data vaksinasi dalam rangka mencegah timbulnya zona abu-abu atau munculnya oknum yang ingin menyalahgunakan vaksin Covid-19 untuk dijual mahal.
"Kita memberanikan diri untuk menjelaskan program satu data vaksinasi ini penting, karena jangan sampai ada pihak yang tidak mendapatkan vaksin atau dobel vaksin. Ini yang sering terjadi di Indonesia yang ingin kita coba kurangi zona abu-abu itu," ujar Erick Thohir dalam seminar daring di Jakarta, Selasa, 1 Desember 2020.
Menurut dia, vaksin yang akan hadir baik vaksin jadi maupun bahan baku vaksin tidak datang secara bersamaan, tapi bertahap.
"Karena itulah sejak awal requirement atau request ini masuk, supaya kita bisa memetakan daerah-daerah mana saja yang akan divaksinasi terlebih lagi distribusinya sejak awal sudah tercantum barcode jadi tidak mungkin kirim 100 vaksin ke Bandung, tidak ada nama orang yang akan divaksin," kata dia.
Sebuah rumah sakit pesan 1 juta vaksin misalnya, kata dia, tetapi tidak bisa menjelaskan siapa saja yang akan disuntik vaksin.
"Kita tidak menginginkan adanya grey area atau oknum-oknum yang menyalahgunakan vaksin-vaksin ini untuk dijual mahal. Ingat pada awal tahun kita pernah mengalami harga masker medis yang melesat tinggi, karena itu kita langsung turun di Kementerian BUMN, karena memang ditugaskan kita pastikan masker medis yang dijual di Kimia Farma harganya Rp 2.500 waktu itu," ujar dia.
Hal-hal ini dilakukan, kata dia, supaya prioritas rakyat mendapatkan vaksin secara transparan dan terbuka menjadi kunci, namun loop hole-nya juga dijaga.
