TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memanggil dua pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan ke kantornya pada Kamis sore, 26 November. Dua pejabat itu adalah Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan TB. Haeru Rahayu.

Luhut meminta keduanya menyiapkan daftar pending issue setelah terjadi pengalihan menteri. “Jangan sampai ada istilah tidak bisa dilakukan karena tidak ada Menteri," kata Luhut dalam keterangan tertulis.

Luhut juga meminta program dan kegiatan di KKP tetap berjalan. Dia akan mengevaluasi sejumlah program lama. “Pokoknya program yang baik jangan terhenti, kita lakukan evaluasi jika ada yang perlu diperbaiki," ujar Luhut.

Menko Luhut ditunjuk sebagai Menteri KKP ad Interim setelah Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap izin usaha perikanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Luhut menerima surat resmi dari Istana Rabu petang, 25 November.

"Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KKP, Presiden berkenan menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KKP ad interim," kata Juru Bicara Kemenko Marves, Jodi Mahardi.

Penunjukan Luhut juga tertera dalam Surat Edaran KKP untuk pegawai bernomor B-835/SJ/XI/2020 tentang pelaksanaan kegiatan perkantoran. "Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, maka Menteri Sekretaris Negara telah mengeluarkan surat penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim," begitu bunyi surat tersebut.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA