Diciduk KPK karena Kasus Lobster, Ini Latar Belakang Menteri KKP Edhy Prabowo

Rabu, 25 November 2020 11:28 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo dijadwalkan menyambangi Pasangkayu, 8 Juni 2020.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dikabarkan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sejumlah orang. Ia adalah orang dekat Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang baru menjadi menteri sekitar satu tahun.

“Benar kami telah mengamankan sejumlah orang dinihari tadi,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango pada Rabu, 25 November 2020. Penangkapan ini disebut-sebut terkait dengan dugaan korupsi ekspor benih lobster.

Edhy pun sebenarnya baru memimpin setahun lebih di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Serah terima jabatan dengan menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti baru dilakukan pada 23 Oktober 2019.

-Kedekatan dengan Prabowo

Edhy lahir di Muara Enim, Sumatera Selatan, pada 24 Desember 1971. Dia pernah belajar di Akademi Militer, Magelang, pada 1991. Namun karir Edhy di militer hanya bertahan dua tahun lantaran kena sanksi. Keluar dari tentara, dia merantau ke Jakarta.

Advertising
Advertising

Edhy kemudian berkenalan dengan Prabowo Subianto yang masih berpangkat letnan kolonel dan menjabat Komandan Grup III Kopassus TNI Angkatan Darat.

<!--more-->

Edhy kemudian disekolahkan oleh Prabowo di Fakultas Ekonomi Universitas Moestopo, Jakarta Selatan, dan berlatih silat setiap pekan di Batujajar, Bandung. Dia pun menjadi orang dekat sekaligus kepercayaan Prabowo.

Selain itu, Edhy juga pernah mendampingi Prabowo ketika bermukim di Yordania setelah dipecat dari militer dengan pangkat jenderal bintang tiga. Pada 2008, Prabowo mendirikan Partai Gerindra dan Edhy bergabung. Dia mengikuti Pemilu 2009 dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, kampung halamannya.

-Perusahaan Prabowo

Saat serah terima jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Susi tahun lalu misalnya, Edhy memberikan beberapa keterangan. Salah satunya soal keterlibatan dia di PT Kertas Nusantara, perusahaan yang dikuasai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan sang adik kandung, Hashim Djojohadikusumo.

Edhy memastikan dirinya tidak lagi menerima sepeserpun gaji dari beberapa perusahaan yang sempat ia ikuti. Termasuk dari Kertas Nusantara.

"Saya CEO, sudah saya selesaikan sejak dari (bergabung bersama) DPR 10 tahun yang lalu, saya tidak ada lagi terima gaji dari swasta, yang Pak Prabowo sendiri berikan kesempatan kepada saya," kata Edhy saat ditemui di Gedung Mina Bahari V, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat.

<!--more-->

Adapun informasi soal riwayat bisnis dari Edhy dimuat dalam portal Daftar Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Pemilihan Umum 2014 pada laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam data itu, Edhy tercatat pernah menjabat di sejumlah perusahaan. Di antaranya yaitu Direktur Utama PT Garuda Security Nusantara, Ketua Percepatan Pengadaan Log PT Kertas Nusantara, Komisaris PT Kiani Lestari, Ketua Koperasi Swadesi Indonesia.

-Anggota DPR

Sebelum menjadi menteri, Edhy juga tercatat menjadi anggota dewan selama 10 tahun. Pada 2009-2014, Edhy menjadi Ketua Komisi VI bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada 2014-2019, Edhy menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR periode 2014-2019 yang membidangi pertanian, kehutanan, maritim atau kelautan dan perikanan, serta pangan. Komisi ini menjadi mitra KKP di DPR. Sehingga Edhy Prabowo rutin bertemu Susi setiap diadakan rapat kerja antara DPR dan Pemerintah.

Baca: Suasana KKP Pasca-Laporan Penangkapan Edhy: Halaman Sepi, Gerbang Ditutup Rapat

FAJAR PEBRIANTO

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

4 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

6 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

14 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya