Kadin Minta Pemerintah Beri Kepastian Waktu Vaksinasi Covid-19

Reporter

Caesar Akbar

Selasa, 24 November 2020 10:45 WIB

Petugas medis (kanan) menyimulasikan pemberian vaksin COVID-19 di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis, 19 November 2020. Saat ini vaksin COVID-19 masih dalam tahap uji klinis. ANTARA/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani meminta pemerintah memberikan kepastian waktu vaksinasi Covid-19. Pasalnya, kepastian waktu vaksinasi akan memudahkan dunia usaha untuk membuat rencana ke depannya

"Kami harus lihat vaksinasi pastinya kapan. Kami perlu tahu karena penundaan vaksinasi akan ada cost of delay juga, jadi apakah vaksinasi akan di semester I atau semester II, kami perlu mendapat gambaran," ujar Rosan dalam webinar, Selasa, 24 November 2020.

Kalau kegiatan vaksinasi sudah mulai intensif di semester awal 2021, kata Rosan, maka pada semester II dunia usaha diperkirakan bisa berjalan lebih cepat. Namun, kalau vaksinasi baru kencang di semester II, maka Kadin menyarankan pemerintah menambah dana stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional di 2021.

"Karena sepengetahuan saya anggaran Rp 356,4 triliun itu hanya untuk enam bulan, jadi kami juga harus mengetahui skenario ini," tutur Rosan.

Apabila distribusi vaksin sudah gencar dilakukan di semester I 2021, Rosan memperkirakan tekanan perekonomian di semester II 2021 akan mulai melonggar dan membaik. Sehingga, roda perekonomian pun mulai berjalan.

Rosan mendapat informasi dari pemerintah bahwa vaksinasi akan mulai dilakukan pada pekan ketiga atau keempat Januari 2021. Namun, ia perlu memastikan kapan kegiatan itu akan mulai dilakukan secara signifikan.
<!--more-->
"Kami lihatnya kalau ini terjadi banyak di semester II, maka perlindungan sosial harus lebih besar, stimulus UMKM juga diperbesar dan pembiayan korporasi juga," ujar Rosan.

Kalau skenario itu terjadi, Rosan pun berharap pembiayaan korporasi benar-benar disalurkan untuk korporasi dan bukan seperti saat ini yang hampir 95 persen disalurkan ke BUMN. "Dengan gambaran ini kami akan lebih punya rasa aman, percaya diri, dan tingkatkan spending ke depan."

Saat rapat kabinet terbatas kemarin, Presiden Jokowi mengatakan, "Kita memperkirakan akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021 karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan, tapi juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh Tanah Air."

CAESAR AKBAR

Baca juga: Ma'ruf Amin Jelaskan Prosedur Vaksinasi Covid-19

Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

3 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

9 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

14 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

16 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

17 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya