TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi masyarakat Manggarai Barat mendesak DPR menggagalkan rencana pemerintah memoles destinasi Pulau Komodo menjadi wisata premium berbiaya US$ 1.000 per kunjungan. Koalisi memandang konsep itu akan merugikan masyarakat.

“Sebagai bagian dari rencana tersebut, Pemerintah NTT pada 2019 hendak merelokasi warga Komodo ke pulau lain dan pada 2020 ini mengumumkan akan memindahkan UMKM di Loh Liang Pulau Komodo ke Loh Buaya Pulau Rinca,” ujar peneliti Sunspirit for Justice and Peace, Venan Haryanto, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, DPR, Senin, 23 November 2020.

Dia menjelaskan, Loh Liang di Pulau Komodo merupakan kebun adat Ata Modo. Lahan itu juga merupakan sumber pencaharian masyarakat sekitar.

Namun, pembangunan wisata premium belakangan yang bersifat masif dinilai telah mengorbankan hajat hidup masyarakat setempat. Venan menyayangkan sikap pemerintah mengembangkan wisata eksklusif berkedok konservasi.

“Untuk sekadar memanfaatkan hasil hutan seperti petik asam, mengambil kayu bakar, kami harus melalui proses izin untuk dan atas nama konservasi,” ucapnya.

Adanya wisata ekslusif di Pulau Komodo juga dianggap akan mendorong masifnya turis di Pulau Rinca. Sebab, turis yang tak bisa bersambang ke Pulau Komodo karena terbentur konsep destinasi premium akan diarahkan bersambang ke Pulau Rinca sebagai alternatif.

Di sisi lain, Venan menyoroti titik-titik Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh swasta untuk pengembangan Pulau Komodo. Dia menilai kebijakan ini membuka ruang investasi di lahan yang semestinya menjadi habitat hidup komodo.

Venan juga menyinggung masalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata eksklusif yang akan menghadirkan fasilitas helipad, pemasangan jaringan kabel bawah laut, hingga pembangkit listrik tenaga diesel. Menurut dia, desain itu harus direvisi sehingga lebih ramah lingkungan.

“Kami meminta dikaji ulang dengan melibatkan ahli, organisasi-organisasi lingkungan, para pelaku wisata dan masyarakat setempat, agar dapat diputuskan mana yang bisa dilanjutkan mana yang harus dihentikan,” ucapnya.

Selanjutnya, Venan mendesak DPR mendorong pemerintah memperkuat konsep konservasi dan pariwisata berbasis alam dan komunitas. Dia meminta pembangunan di Kawasan Taman Nasional Komodo tak hanya berfokus pada infrastruktur. Melainkan juga pendidikan dasar dan menengah, peningkatan fasilitas kesehatan, serta perbaikan dermaga dan air bersih.

Perwakilan Garda Pemuda Komodo, Akbar Al Ayyub, mengatakan pemerintah harus menghormati hak-hak agraria masyarakat setempat dalam melancarkan agenda pembangunan pariwisata prioritas. “Hormati juga kebudayaan Ata Modo,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta pemerintah tak melakukan relokasi terhadap masyarakat lokal di Pulau Komodo ke Pulau Rinca. Sebab, kebijakan tersebut bakal berdampak terhadap akses dan ekonomi masyarakat.

“Ada kekhawatiran kalau pariwisata dikelola oleh bisnis profesional dengan kelas premium dan ekonomi semakin baik maka masyarakat takut dipindahkan tidak boleh lagi tinggal di pulau itu,” ucapnya.

Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) Shana Fatina memastikan pembangunan wisata premium Pulau Komodo akan mengedepankan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah pun, kata dia, tak akan melakukan relokasi terhadap warga/

“Tidak ada penggusuran masyarakat, tidak ada pemindahan,” katanya saat dihubungi Tempo melalui pesan pendek. Shana mengatakan, pemeritnah justru akan memperkuat konten produk UMKM masyarakat setempat untuk dipasarkan kepada turis.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA