Jokowi Sebut Negara G20 Perlu Fokus Buka Akses Vaksin dan Restrukturisasi Utang

Minggu, 22 November 2020 08:28 WIB

Presiden Jokowi membuka gelaran tahunan Google for Indonesia (Google4ID), Rabu, 18 November 2020. Kredit: Youtube/Google Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggarisbawahi setidaknya ada dua hal yang perlu menjadi fokus perhatian negara-negara G20 di tengah situasi pandemi saat ini. Hal ini disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2020 yang digelar secara virtual dengan berpusat di Riyadh, Arab Saudi.

Pertama, pendanaan bagi pemulihan kesehatan. Jokowi mengemukakan bahwa dunia tidak akan sehat kecuali semua negara sudah sehat. “Vaksin adalah salah satu amunisinya," ujarnya dalam sesi pertama KTT G20 di forum Riyadh Summit bertema Mengatasi Pandemi serta Memulihkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan.

Oleh karena itu, dalam KTT Group of Twenty (G20) pada Sabtu malam kemarin, 21 November 2020, Jokowi menegaskan akses terhadap vaksin Covid-19 harus dapat tersedia bagi semua negara tanpa terkecuali. Komitmen politik negara-negara G20 sangat diperlukan untuk memobilisasi pendanaan global bagi pemulihan kesehatan.

Kedua, Jokowi memandang perlu dukungan untuk pemulihan ekonomi dunia. Terkait dengan hal itu, Konferensi United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) telah meminta dukungan dana US$ 2,5 triliun agar negara berkembang mampu keluar dari keterpurukan ekonomi dengan memperlebar ruang fiskalnya.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Pemulihan ekonomi dunia tersebut memerlukan perhatian negara-negara G20. Salah satunya soal bantuan restrukturisasi utang untuk negara berpendapatan rendah. "Restrukturisasi utang ini harus dibarengi dengan ditingkatkannya manajemen utang termasuk transparansi data dan dijaganya keberlanjutan fiskal," kata Jokowi.

Selain itu, dukungan yang luar biasa bagi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan menjadi sangat penting untuk terus diberikan bagi negara-negara berkembang. Jokowi berpandangan apabila dukungan itu dikurangi secara terburu-buru, pemulihan ekonomi dunia dikhawatirkan berjalan lama.

"Keleluasaan fiskal negara berkembang dibutuhkan untuk membiayai social safety net, mendongkrak konsumsi domestik, serta menggerakkan ekonomi kecil dan menengah," tutur Jokowi.

Sekjen PBB Antonio Guterres pada bulan lalu pernah menyerukan perlunya solidaritas yang lebih kuat bagi negara berkembang pada masa sulit akibat pandemi Covid-19 saat ini. Tanpa bantuan negara-negara G20, negara berkembang dan terbelakang tidak mudah pulih dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi.

BISNIS

Baca: Indef: Presiden Jokowi Akan Wariskan Utang yang Sangat Besar

Berita terkait

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

22 menit lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

10 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

10 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

12 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

16 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

17 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

19 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

20 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

21 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

21 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya