TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah membutuhkan investasi senilai Rp4.983,2 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen.

"Ini adalah target yang akan kami lakukan sampai tahun 2024, target tersebut minus investasi sektor keuangan, hulu migas dan investasi pemerintah. Ini investasi sektor riil," kata Bahlil Lahadadia Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat memaparkan materinya dalam sebuah diskusi virtual pada Selasa 17 November 2020.

Bahlil mengakui bahwa pencapaian target tersebut tak semudah membalikan telapak tangan. Selain kompetisi yang cukup ketat, incremental capital output ratio atau ICOR Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan kompetitor misalnya Thailand atau Vietnam.

ICOR Indonesia saat ini tercatat sebesar 6,6. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam yang sebesar 4,6, Thailand 4,4, Malaysia di angka 4,5 dan Filipina di angka 3,7.

Tingginya skor ICOR kemudian berimplikasi pada kualitas investasi yang tak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara konsisten. Hal ini terjadi karena banyaknya pungutan liar dan regulasi yang saling tumpang tindih.

<!--more-->

"Nah setelah saya pelajari ICOR kita 6,6. Ini biaya yang sangat tinggi karena pungutan liar (pungli) dan aturan yang tumpang tindih. Akibatnya tidak ekonomis," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Bahlil, penurunan angka ICOR menjadi target utama pemerintah. Salah satunya melalui UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja."Perubahan paradigma baik dari pemerintah maupun partner lokal perlu dilakukan," kata dia.