Jokowi: Implementasi RCEP Butuh Komitmen Politik Tinggi

Reporter

Antara

Minggu, 15 November 2020 18:16 WIB

Presiden Joko Widodo menghadiri KTT ASEAN ke-36 secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 26 Juni 2020. Dalam KTT dengan tuan rumah Vietnam tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya untuk memperkuat kerja sama antar negara anggota ASEAN dalam pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19 serta mengusulkan perlunya pengaturan ASEAN Travel Corridor. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan implementasi perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) membutuhkan komitmen politik tinggi.

"Presiden sampaikan bahwa penandatanganan ini hanya permulaan. Jalan panjang dan terjal mungkin ada di hadapan kita, yakni bagaimana kita mengimplementasikannya dan ini memerlukan komitmen politik pada tingkat tertinggi," kata Menlu Retno dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, 15 November 2020.

Retno menyampaikan hal tersebut seusai penandatanganan RCEP yang dilakukan oleh 10 negara anggota ASEAN dengan lima negara mitra ASEAN yaitu Australia, Selandia Baru, Cina, Jepang, dan Korea Selatan.

"Bagi Indonesia, kita masih membuka peluang negara di kawasan untuk bergabung ke dalam RCEP dan dari statement negara RCEP, mereka sampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia selama proses negosiasi," ujar Retno.

Menurut dia, proses negosiasi tersebut menunjukkan kepemimpinan ASEAN dalam hubungannya dengan negara-negara mitra.

"Tahun ini merupakan tahun yang bersejarah, 15 negara telah menandatangani RCEP yang terdiri dari 20 bab, 8 annex terkait akses pasar, dan 10 annex terkait aturan petunjuk teknis," kata Retno.
<!--more-->
RCEP merupakan inisiatif Indonesia saat menjadi ketua ASEAN dan disepakati pada pertemuan pemimpin ASEAN pada November 2011. Perundingan pertama dimulai pada Maret 2013 dimana Indonesia bertindak sebagai chair RCEP negotiation.

RCEP diharapkan dapat menciptakan kondisi kondusif dan kompetitif bagi ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.

"Di dalam pertemuan RCEP presiden antara lain menyampaikan proses perundingan bukan hal yang mudah. Sejak keketuaan Indonesia pada 2011, membutuhkan waktu hampir satu dekade untuk bisa menyelesaikan perundingan ini dan penandatanganan ini menandai masih kuatnya komitmen kita terhadap multilateralisme," ungkap Retno.

RCEP juga menandai komitmen kita terhadap prinsip perdagangan multilateral yang terbuka, adil, dan menguntungkan semua.

"RCEP juga memberikan harapan dan optimisme baru bagi pemulihan ekonomi pascapandemi dan merupakan sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi negara koordinator dalam proses panjang ini. Presiden menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dan kontribusi konstruktif semua negara tanpa terkecuali dalam proses perundingan ini," ujar Retno.

Presiden Jokowi, menurut Retno, mengatakan bahwa RCEP adalah simbol komitmen pemimpin negara di kawasan terhadap paradigma win-win. "Komitmen pemimpin negara atas perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan dan ini menjadi bagian penting komitmen kawasan terhadap sentralitas ASEAN di kawasan Indo-Pasifik," ungkap Retno.

Selain Retno, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengungkapkan RCEP sudah melalui proses panjang perundingan paripurna sebanyak 31 putaran.

"RCEP merupakan gagasan yang secara berani yang dicetuskan Indonesia untuk mempertahankan sentralitas ASEAN memasuki global value chain secara lebih dalam. Kerja keras kita selama delapan tahun menghasilkan perjanjian setebal 14.367 halaman," kata Agus.

Perjanjian RCEP memiliki 20 bab, 17 annex, dan 54 scheduled komitmen yang mengikat 15 negara peserta tanpa memerlukan satu pun side letter.

Ke-15 negara penandatangan perjanjian RCEP ini secara kumulatif mewakili 29,6 persen penduduk dunia, 30,2 persen GDP dunia, 27,4 persen perdagangan dunia dan 29,8 persen FDI dunia.

Data ekspor Indonesia ke 14 negara RCEP selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif, 7,35 persen sedangkan pada 2019 total ekspor non-migas ke kawasan RCEP mewakili 56,51 persen total ekspor Indonesia ke dunia yakni senilai 84,4 miliar dolar AS.

Sementara dari impor, RCEP mewakili 65,79 persen total impor Indonesia dari dunia yaitu 102 miliar dolar AS.

"Kajian lembaga swasta pada September 2020 lalu menyimpulkan bahwa dalam lima tahun setelah diratifikasi, RCEP berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia ke negara peserta sebesar 8-11 persen dan investasi ke Indonesia sebesar 18-22 persen," ujar Agus.

Artinya, melalui RCEP, Indonesia dapat menikmati spill over effect dari FTA yang dimiliki negara anggota RCEP dan negara non-anggota.

"Perluasan peran Indonesia melalui global supply chain dari spill over effect ini berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia ke dunia sebesar 7,2 persen," ungkap Agus.

ANTARA

Baca juga: RCEP Diteken, Jokowi: Memberikan Harapan Bagi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Berita terkait

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

6 jam lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

8 jam lalu

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

10 jam lalu

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.

Baca Selengkapnya

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

19 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

20 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

20 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

1 hari lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

23 Individu Dapat Penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award

1 hari lalu

23 Individu Dapat Penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award

Sebanyak 23 individu mendapat Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award karena telah berjasa dalam upaya pelindungan WNI

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya