Sri Mulyani: Hampir 50 Juta Keluarga Terima Bantuan Sosial

Kamis, 12 November 2020 14:35 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hampir 50 juta keluarga di desil terbawah telah menerima bantuan sosial dari pemerintah. Bantuan ini termasuk stimulus tambahan yang dianggarkan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Kalau dilihat sebetulnya lebih dari 39 juta keluarga sudah menerima bantuan. Kalau ditambah BLT (bantuan langsung tunai) desa 7,6 juta; jadi hampir 50 juta penerima mendapatkan bantuan sosial,” ujar dia dalam rapat kerja dengan DPR pada Kamis, 12 November 2020.

Sri Mulyani menerangkan pemerintah telah memperluas jangkauan stimulus bagi masyarakat hingga akhir 2020. Berdasarkan rinciannya, terdapat sembilan jenis bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBN 2020.

Program itu meliputi bantuan program keluarga harapan atau PHK untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program kartu sembako untuk 19,4 juta KPM, bantuan sembako Jabodetabek untuk 1,9 juta KPM, bansos tunai non-Jabodetabek untuk 9,2 juta KPM, dan bantuan tunai peserta sembako non-PKH untuk 9 juta KPM. Kemudian, bantuan beras peserta PKH untuk 2 juta KPM, bantuan usaha mikro untuk 9,1 juta penerima, Kartu Prakerja untuk 5,5 juta penerima, dan BLT desa untuk 7,6 juta penerima.

Anggaran sosial dalam alokasi PEN telah terserap 77,3 persen atau Rp 181,11 triliun hingga 9 November 2020. Anggaran bantuan sosial menjadi salah satu penopang bagi penyerapan PEN secara keseluruhan.

Adapun secara kumulatif, pemerintah menganggarkan dana PEN sebesar Rp 995,2 triliun dalam APBN tahun ini. Sri Mulyani menjelaskan, dari total anggaran PEN, pemerintah telah menyerap 55,1 persen atau Rp 383,01 triliun.
<!--more-->
Selain anggaran untuk bantuan sosial, dana dukungan untuk UMKM menjadi penopang bagi penyerapan dana PEN karena realisasinya sudah mencapai 82,0 persen atau Rp 95,23 triliun. Kemudian, realisasi dana untuk pemerintah daerah telah menyentuh 49,2 persen atau Rp 32,47 triliun.

Sedangkan anggaran kesehatan baru terserap 35 persen atau Rp 34,07 triliun dari total Rp 97,26 triliun. Dana untuk insentif usaha juga masih terserap 316 persen atau Rp 38,13 triliun. Penyerapan terkecil tercatat untuk pembiayaan korporasi yang baru menyentuh 3,2 persen atau Rp 2 triliun.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca juga: Per November, Realisasi PEN Pembiayaan Korporasi Baru 3,2 Persen

Berita terkait

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

2 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

2 hari lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

3 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

4 hari lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

4 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

4 hari lalu

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

4 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.

Baca Selengkapnya