TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan perekonomian Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau instrumen kebijakan makro seperti moneter dan fiskal.

"Kita tidak boleh hanya bergantung kepada APBN atau instrumen kebijakan makro seperti moneter dan fiskal, namun juga harus bekerja keras agar masalah fundamental ekonomi Indonesia, yaitu daya saing, produktifitas, dan peningkatan kualitas SDM harus menjadi fokus kebijakan kita," ujar dia dalam acara bertajuk 'Forum Diskusi Sektor Finansial', Selasa, 10 November 2020.

Baca Juga: Efektivitas Vaksin Pfizer Diklaim 90 Persen, Sri Mulyani: Sentimen Positif

Langkah tersebut, menurut Sri Mulyani, akan menentukan apakah Indonesia akan bisa maju terus ke depan dengan produktivitas lebih tinggi. Termasuk dengan kemampuan menciptakan kesempatan kerja lebih banyak, dan dengan kualitas SDM yang bisa berkontribusi pada pemulihan ekonomi.

Sri Mulyani mengatakan salah satu langkah pemerintah adalah dengan membahas Undang-undang Cipta Kerja. Ia berharap beleid anyar tersebut bisa memberikan banyak sekali kemungkinan baru bagi perekonomian Indonesia.

"Potensi dari UMKM, masyarakat, dan berbagai keinginan melakukan inovasi akan bisa terwadahi secara jauh lebih mudah dan efisien karena debirokratisasi dan regulasi yang akan dipangkas," kata dia.

Sri Mulyani mengatakan langkah tersebut ditempuh untuk membuat seluruh potensi UMKM di seluruh sektor dan semua daerah bisa meningkat secara baik. Karena itu, ia berharap dukungan semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang kompetitif dan produktif.

"Sambil kita memperbaiki pondasi ekonomi indonesia seperti kualitas SDM melalui reformasi di bidang pendidikan, kesehatan, maupun jaring sosial menjadi luar biasa penting. Kita akan menggunakan tools seperti APBN dengan tools reformasi struktural," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan Omnibus Law bertujuan memperbaiki ekosistem investasi Indonesia, mempermudah dan mendorong UMKM, serta mengefisienkan pemerintahan dalam melaksanakan mandatnya. "Ini akan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi dan menempatkan Indonesia berbeda dengan emerging dan development country lainnya."