TEMPO.CO, Jakarta - Bila Joe Biden memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat atau Pilpres AS, pemerintah Indonesia diperkirakan harus memulai dari awal pembahasan kesepakatan perdagangan yang sebelumnya diteken oleh Presiden Donald Trump.

Hal tersebut disampaikan oleh ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi. Ia menyebutkan pembahasan harus dimulai dari awal karena komitmen kesepakatan dagang Indonesia dengan AS di bawah Presiden Donald Trump sudah jauh lebih dalam.

Salah satu hasil kesepakatan dagang dengan AS di bawah Trump yang dimaksud adalah diperpanjangnya fasilitas GSP oleh AS hingga rencana negosiasi kesepakatan dagang terbatas (LTD).

"Kalau misal Joe Biden yang menang mungkin kita harus memulai pembicaraan lagi dari awal. Tapi Biden pun akan melihat Indonesia penting dan saya rasa ini masalah negosiasi saja," kata Fithra, Kamis, 5 November 2020.

Lebih jauh Fithra menjelaskan kunci utama perdagangan dan ekonomi internasional adalah soal kemampuan negosiasi. Indonesia, dalam dua tahun ke belakang dinilai sudah sangat maju terkait negosiasi tersebut. Terutama sejak Indonesia memenangkan gugatan sengketa kertas di WTO pada 2019 dan diperpanjangnya fasilitas GSP oleh AS.

<!--more-->

Berbekal prestasi tersebut, Fithra yakin, negosiasi perdagangan yang harus dimulai kembali bakal tetap bisa ditangani dengan baik oleh Indonesia. "Itu prestasi kerja tim negosiator kita. Jadi saya rasa siapa pun yang terpilih, Biden pun juga akan bisa membuka kerangka negosiasi tersebut," ucapnya.

Baik Joe Biden dan Donald Trump dinilai memiliki pendekatan kebijakan perdagangan dan ekonomi yang berbeda. Pendekatan Biden dari Partai Demokrat lebih regional dan asertif sementara Trump dari Partai Republik lebih bilateral dan agresif.

Adapun perang dagang dengan Cina juga merupakan salah satu hasil kebijakan AS di bawah Trump yang kesal karena neraca perdagangan negara Abang Sam itu selalu defisit dengan negara panda tersebut. Amerika lalu mengenakan bea masuk impor yang tinggi untuk produk asal Cina sebagai langkah proteksionisme.

Sebaliknya, salah satu kebijakan Partai Demokrat untuk mengurangi pengaruh Cina yang besar bagi AS yakni dengan menggulirkan Kemitraan Trans Pasifik (TPP). Kebijakan TPP menjadi bagian usaha mantan Presiden Barrack Obama--di mana kala itu Biden menjadi wakilnya--untuk melakukan penetrasi ke pasar Asia dan ASEAN.

ANTARA

Baca: Kemenangan Joe Biden Dinilai Tak Menguntungkan bagi Pengusaha Sawit RI