TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk program perlindungan sosial hingga 3 November 2020 telah terserap 87,44 persen. Realisasi penyaluran anggaran ini setara dengan Rp 112,7 triliun dari total pagu Rp 128,9 triliun.

“Program-program perlindungan sosial yang sifatnya program reguler dan diperluas atau program-program baru semua bisa terselenggara karena kerja sama yang baik antara kementerian/lembaga dan pemda,” tutur Juliari dalam konferensi pers yang disiarkan virtual, Rabu, 4 November 2020.

Berdasarkan rinciannya, program keluarga harapan atau PKH telah tersalurkan sebesar 100 persen untuk 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dengan total anggaran Rp 36,71 triliun. Program reguler yang semula disalurkan per tiga bulan tersebut, selama pandemi diubah skemanya menjadi per bulan.

Kemudian, anggaran bansos beras terserap 62,47 persen atau sebesar Rp 3,29 triliun dari dana Rp 5,26 triliun. Bansos beras diberikan kepada 20 juta KPM yang 10 juta di antaranya juga memperoleh bantuan PKH.

Meski anggaran belum terserap seluruhnya, realisasi fisik penyaluran beras sudah rampung pada pekan lalu. “Ini lebih cepat dari target,” tutur Juliari.

<!--more-->

Adapun program Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) terserap 86,52 persen atau Rp 37,31 triliun dari total anggaran Rp 43,12 triliun. Program sembako BPNT ini diberikan kepada 20 juta KPM. Jumlah penerima manfaat mengalami perluasan jangkauan dari rencana sebelumnya yang hanya 15,2 juta KPM.

Juliari mengatakan penyaluran program sembako BPNT akan digeber pada bulan ini. Hingga Oktober lalu, ia mencatat 19,04 juta KPM telah menerima bantuan atau 95,02 persen dari target.

Kemudian, penyaluran bantuan khusus seperti bansos sembako untuk warga Jabodetabek tercatat telah mencapai 82,59 persen dari target. Realisasi itu setara dengan Rp 5,65 triliun dari total anggaran Rp 6,84 triliun.

Sampai saat ini, total penerima bantuan sebesar 1,4 juta orang. Angka ini masih 79,5 persen dari total yang ditargetkan, yakni 1,9 juta orang.

Untuk bantuan tunai atau BST, penyalurannya kini baru mencapai 79,8 persen atau Rp 25,86 triliun dari total pagu Rp 32,4 triliun. Pemerintah menargetkan, penerima bantuan ini berjumlah 9 juta KPM.

<!--more-->

Lebih lanjut, bansos tunai bagi KPM sembako non-PKH telah mencapai 100 persen dari total anggaran Rp 4,5 triliun. Bantuan ini diberikan bagi 9 juta KPM.

Juliari menjelaskan, pemerintah masih akan meneruskan bantuan reguler PKH dan BPNT untuk tahun depan selama periode Januari-Desember dengan besaran indeks yang sama.

Begitu juga bansos-bansos tambahan untuk pemulihan ekonomi, dia menyebut pemerintah masih akan mengalokasikannya. Namun, bansos tambahan ini baru direncanakan untuk periode Januari-Juni. “Kita lihat lagi karena sesuai arahan Presiden, anggaran harus bisa fleksibel,” ucapnya.

Ketua Satgas Percepatan Ekonomi Nasional atau PEN Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya telah menyalurkan lebih dari Rp 150 triliun untuk anggaramn pemulihan perekonomian sepanjang kuartal III. “Semaksimal mungkin sisa angggaran PEN minimal 100 triliun lagi bisa disalurkan di kuartal keempat,” ucapnya.

Hingga November 2020, total anggaran PEN yang terserap mencapai Rp 366,86 triliun atau 52,8 persen dari total pagu Rp 695, 2 triliun. Penyerapan terbesar tercatat untuk klaster perlindungan sosial. Sedangkan penyerapan terendah atau yang belum terealiasi sama sekali (0 persen) ialah untuk klaster pembiayaan korporasi.

Baca: Mensos Beri Bansos Pekerja Otomotif Korban Pandemi Covid-19

FRANCISCA CHRISTY ROSANA