PM Jepang Sebut Peluang Kerja Sama dengan RI dalam Transfer Teknologi Pertahanan
Reporter
Bisnis.com
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Rabu, 21 Oktober 2020 13:38 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Jepang (PM Jepang) Yoshihide Suga kembali menegaskan komitmen Jepang untuk menggandeng Indonesia dalam visi Indopasifik yang damai dan terbuka. Selain itu, pengganti Shinzo Abe itu juga membuka peluang kerja sama di bidang pertahanan, berupa transfer teknologi dan penguatan sumber daya manusia.
Hal tersebut disampaikan Suga dalam keterangan persnya. Hari ini ia telah bertolak kembali ke Tokyo setelah kemarin bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor.
"Dengan kunjungan ini Jepang dan Indonesia sebagai negara di Indopasifik ingin mengembangkan kerja sama melalui pertemuan tingkat menteri luar negeri dan menteri pertahanan mengenai transfer teknologi pertahanan dan juga enforcement SDM," kata Suga dalam konferensi pers, Rabu, 21 Oktober 2020.
Suga juga menanggapi ketegangan di Laut Cina Selatan yang antara lain melibatkan negara-negara ASEAN dan Cina. Ia menyebutkan penyelesaian hendaknya dilakukan dengan menjunjung supremasi hukum internasional. Tekanan dan kekerasan dalam bentuk apa pun harus ditentang.
<!--more-->
Namun dia menampik bahwa Free and Open Indo-Pacific (FOIP) yang merupakan visi Abe untuk mengimbangi kebangkitan Cina dan kini dilanjutkannya untuk membentuk aliansi militer versi Indopasifik. Aliansi militer yang dimaksud merujuk pada North Atlantic Treaty Organization (NATO), wadah bagi 30 negara Amerika Utara dan Eropa.
"Kami terbuka dan kami bisa menjalin kerja sama dengan negara mana pun yang memiliki konsep yang sama. Maka sama sekali tidak ada niat untuk membuat NATO ala Indopasifik," kata Suga.
Melalui FOIP yang kini hendak diselaraskan dengan Asean Outlook on Indo-Pacific, Jepang ingin menunjukkan kepemimpinan secara aktif untuk mengatasi persoalan regional dan internasional.
Selain memperkuat kerja sama dalam geopolitik regional, Jepang menawarkan utang sebesar 50 miliar yen atau Rp 7 triliun sebagai bantuan fiskal untuk Indonesia. Hal lainnya, kedua pemimpin juga telah sepakat membuka arus perjalanan untuk sektor bisnis dan tenaga kesehatan.
BISNIS
Baca: Pemerintah Promosi UU Cipta Kerja ke Pengusaha Jepang