TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan proyek 6 ruas tol dalam kota Jakarta yang sempat ditentang Gubernur DKI Anies Baswedan tetap berlanjut. Direktur Jenderal Bina Marga PUPR Hedy Rahadian mengklaim hubungan mereka dengan Anies dalam pembangunan proyek saat ini tidak mengalami hambatan.

"Kami bekerja prinsipnya profesional, jadi hubungan baik-baik saja. Masalah dikoordinasikan," kata Hedy dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2020.

Tol ini digarap PT Jakarta Tollroad Development (JTD) dan dikerjakan oleh sejumlah kontraktor.

Keenam tol ini sekarang dalam status konstruksi atau pengadaan tanah. Dari 6 tol ini, yang akan kelar lebih dulu adalah ruas Tol Semanan-Sunter dan Tol Sunter-Pulo Gebang.

Tol ini akan membelah ibu kota dari barat ke timur. Mulai dari Semanan di Kalideres ke Grogol, Jakarta Barat. Kamudian dari Grogol menjalar ke Sunter, Jakarta Utara.

Dari Sunter lalu ke Pulo Gebang, Jakarta Timur. Keseluruhan ruas, kata Hedy, mencapai 31 km. "Kami harapkan tahun depan sudah bisa kami selesaikan," kata dia.
<!--more-->
Dalam konferensi pers, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja menjelaskan kembali bahwa tol ini bertujuan untuk mengurangi V/C Ratio alias kapasitas jalan. "Karena daerah barat dan timur ini kan padat sekali, macetnya sangat parah," kata dia.

Selain itu, Endra mengatakan 6 tol dalam kota ini bertujuan untuk melengkapi sistem jalan bebas hambatan di Jakarta. Mulai dari tol dalam kota yang sudah eksisting, hingga Jakarta Outer Ring Road (JORR). "ini melengkapi struktur tersebut," kata dia.

Adapun rincian dari keenam ruas tol ini yaitu:
1. Tol Semanan-Sunter (20,23 km)
2. Tol Sunter- Pulogebang (9,44 km)
3. Tol Duri Pulo-Kampung Melayu (12,65 km)
4. Tol Kemayoran-Kampung Melayu (9,6 km)
5. Tol Ulujami-Tanah Abang (8,7 km)
6. Tol Pasar Minggu-Casablanca (9,2 km)

Pada 2018, Anies menyatakan menolak pembangunan 6 jalan tol dalam kota. Namun, dia tidak mengetahui alasan berlanjutnya proyek ini. Anies berujar proyek tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat sebelum dia dilantik menjadi gubernur atau tak lama seusai pilkada DKI 2017.

"Malah justru pertanyaannya ke (pemerintah) pusat, ada apa? Kok harus ditarik (jadi proyek strategis nasional)," kata Anies.

Terakhir, Anies pasrah setelah 6 tol ini masuk dalam proyek strategis nasional. Walau ikut aturan, Anies mengklaim tetap akan menyampaikan aspirasinya ke pemerintah pusat.

"Karena Jakarta punya masalahnya sendiri, aspirasi itu nanti kita akan sampaikan," kata Anies di tahun tersebut.

FAJAR PEBRIANTO