TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal rencana terkait vaksinasi Covid-19. Sejumlah hal yang menjadi fokus pemerintah terkait vaksin adalah penentuan harga, sumber, pengadaan dan distribusinya.

Dengan perencanaan yang matang, pemerintah berharap bisa segera diputuskan masyarakat yang akan divaksinasi pertama dan siapa yang akan mendapatkan vaksinasi gratis.

"Dalam ketidakpastian kita tetap harus buat perencanaan. Kementerian Kesehatan sudah buat perencanaan di semua provinsi di daerah, siapa segmen yang harus jadi prioritas utama dulu, berapa jumlah mereka dan siapa yang akan melakukan vaksinasi," kata Sri Mulyani, Senin, 19 Oktober 2020.

Pemerintah, menurut Sri Mulyani, juga akan menentukan siapa yang akan mendapatkan vaksinasi gratis dan siapa yang harus membayar. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang tidak mampu juga dapat mengakses vaksin Covid-19.

"Yang mampu kita harapkan bisa bayar sendiri, ini semua menjadi faktor yang sedang dirangkai dan disusun. Nanti pemerintah akan secara bertahap menjelaskan ke masyarakat," ucap Sri Mulyani.

Lebih jauh, Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan terus melanjutkan kerja sama internasional untuk bisa benar-benar mendapatkan berbagai kandidat vaksin. Pemerintah saat ini telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan internasional, misalnya Vaksin Sinovac.

Sri Mulyani menjelaskan, yang masih menjadi tantangan terkait pengadaan vaksin Covid-19 juga adalah proses pendistribusiannya. Pasalnya, vaksin Covid-19 harus disimpang di ruangan bersuhu minus celcius.

Pendistribusian vaksin Covid-19 juga dinilai tidak mudah dan membutuhkan biaya yang tidak murah untuk bisa tersebar ke seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan yang intensif terus dilakukan pemerintah.

<!--more-->

Kemenkeu memperkirakan proses vaksinasi ini akan menambah biaya sehingga aggarannya harus disediakan APBN. Sri Mulyani menyatakan cadangan anggaran terkait dengan vaksinasi tersebut telah disiapkan.

"Yang penting kita transparan, kita sampaikan ke masyarakat ini bukan masalah hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Pemerintah akan mengkomunikasikan secara jelas kepada masyarakat," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, produsen farmasi pelat merah PT Bio Farma (Persero) memperkirakan harga vaksin Covid-10 sekitar Rp 200.000 per dosis. Kisaran harga tersebut menggunakan asumsi bahan baku vaksin berasal dari Sinovac, perusahaan yang digandeng oleh Bio Farma.

“Ini kan tujuannya agar tidak memberatkan pemerintah dan masyarakat. Itu (kisaran harga) masih kurang lebih, mudah-mudahan bisa lebih murah atau malahan gratis,” kata Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma (Persero) Bambang Heriyanto dalam konferensi pers.

Hingga kini, skema pembiayaan untuk vaksin mandiri masih belum final. Tapi setidaknya sudah sejumlah opsi pembiayaan vaksin yakni ditanggung oleh pemerintah atau dibebankan kepada masyarakat. Opsi lain adalah campuran yakni ada yang ditanggung pemerintah dan sebagian dibebankan kepada masyarakat.

Sembari menunggu kesiapan vaksin, Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengimbau agar masyarakat juga tidak memandang vaksin sebagai satu-satunya jalan keluar dari pandemi Covid-19.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk memerangi Covid-19 dengan melakukan perubahan perilaku khususnya menjalankan protokol kesehatan, dengan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

“Mari kita seluruhnya disiplin mempraktikkan menjalankan protokol kesehatan 3M ini sehingga bisa melindungi keseluruhan masyarakat. Semakin banyak yang melakukan 3M semakin baik, sambil menunggu vaksin,” kata Wiku.

BISNIS

Baca: Ke Swiss, Indonesia Temui UNICEF Bahas Distribusi Vaksin dari Covax