TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memperkirakan pembangunan smelter tembaga baru PT Freeport Indonesia mampu meningkatkan kontribusi nilai tambah terhadap produk domestik bruto atau PDB menjadi US$ 6,8 miliar per tahun.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan dan Tata Kelola Minerba Irwandy Arif mengatakan bahwa pembangunan smelter tembaga baru berpotensi menurunkan pendapatan negara pada sektor hulu.

Menurut perhitungan Kementerian ESDM, pembangunan smelter baru akan mengurangi penerimaan tambang dari US$ 24,80 miliar menjadi US$ 21,20 miliar.

Total penerimaan negara dari hulu juga akan turun dari US$ 46 miliar menjadi US$ 43,70 miliar. Demikian pula, dengan nilai ekspor katoda berpotensi turun dari US$ 1,81 miliar menjadi US$ 1,45 miliar.

"Total penerimaan tambang akan berkurang sedikit, penerimaan di negara juga akan turun sedikit, tetapi penerimaan negara di industri hilir akan naik, kontribusi nilai tambah terhadap PDB juga akan naik," ujar Irwandy dalam webinar, Rabu, 14 Oktober 2020.

Selama 17 tahun beroperasi nantinya (2024—2041), pembangunan smelter baru Freeport berpotensi meningkatkan secara signifikan penerimaan negara dari sektor hilir, yakni mencapai US$ 15,56 miliar. Bila pembangunan smelter tidak dilakukan, penerimaan negara dari industri hilir hanya mencapai US$ 2,53 miliar.
<!--more-->
Kontribusi nilai tambah terhadap PDB juga naik signifikan dari US$ 1,81 miliar menjadi US$ 6,83 miliar.

Potensi peningkatan penerimaan tersebut dapat diperoleh bila produksi 300 ribu ton katoda tembaga diasumsikan dapat diserap seluruhnya di dalam negeri dan kebutuhan domestik tumbuh 10 persen per tahun.

Selain itu, pembangunan smelter berpotensi membuka lapangan kerja baru dan berpotensi menyerap 30 ribu tenaga kerja.

Freeport tengah membangun smelter di kawasan industri JIIPE, Gresik, Jawa Timur dengan total kapasitas input sebesar 2 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Nilai investasinya mencapai US$ 3 miliar.

Sampai dengan September 2020, kemajuan pembangunannya baru mencapai 5,86 persen dan ditargetkan beroperasi pada 2023.

April lalu, Freeport Indonesia mengajukan penundaan pembangunan smelter atau fasilitas pengolahan dan pemurnian di Gresik selama 1 tahun kepada Kementerian ESDM. Pada September lalu, Presiden PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menegaskan hingga saat ini pengajuan permintaan relaksasi target waktu penyelesaian pembangunan smelter atau fasilitas pengolahan dan permunian di Gresik, Jawa Timur belum mendapatkan penolakan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

BISNIS

Baca juga: Usul Relaksasi Deadline Smelter, Freeport: Masih Berdiskusi dengan ESDM