UU Cipta Kerja Sah, BKPM Ungkap 14 Perusahaan Segera Relokasi Pabrik

Sabtu, 10 Oktober 2020 04:30 WIB

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat ditemui di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Maret 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah menjajaki ratusan peluang investasi dari berbagai perusahaan domestik dan luar negeri. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Nurul Ichwan, mengatakan jumlah 153 investor yang sebelumnya disebut oleh Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, sudah mencakup perusahaan asing yang akan merelokasi pabrik ke Indonesia, serta entitas yang aktif dilobi selama setahun terakhir.

“Saya tak bisa sebutkan yang 153 ini perusahaan mana saja, tapi mayoritasnya dari sektor manufaktur,” kata Nurul kepada Tempo, Jumat 9 Oktober 2020.

Kamis lalu, Bahlil mengatakan terdapat 153 investor yang ingin berinvestasi setelah pengesahan Undang Undang atau UU Cipta Kerja. Dia mengklaim Indonesia bakal kebanjiran modal baru, termasuk dari investor asing asal Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, Cina, serta negara kawasan Eropa. Sebagian besar entitas disebut ingin masuk sejak lama, namun masih menunda komitmen karena perkara perizinan.

“Selama ini diputar-putar izinnya, dipingpong. Sekarang mereka mau investasi betul," ujarnya.

Meski tak ingin merincinya, Nurul optimistis komitmen investasi yang bermunculan dari pemodal domestik bisa secepatnya diurus. Tim BKPM cenderung berfokus mengejar komitmen dari luar negeri, khususnya rencana relokasi pabrik dari berbagai perusahaan asing. “Kami sudah dapat 14 komitmen dari yang sebelumnya hanya tujuh,” katanya.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Berita terkait

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

26 hari lalu

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya

Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

31 hari lalu

Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.

Baca Selengkapnya

365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

31 hari lalu

365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.

Baca Selengkapnya

Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

31 hari lalu

Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.

Baca Selengkapnya

BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

31 hari lalu

BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

Perusahaan minyak dan gas dari Singapura dan Amerika sudah tertarik berinvestasi ke carbon capture and storage (CSS) di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

43 hari lalu

Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Aksi Sejagad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi di Yogyakarta sebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia

Baca Selengkapnya

Otorita Beri Opsi ke Warga yang Terdampak Pembangunan IKN: Ganti Untung atau Relokasi Lahan

45 hari lalu

Otorita Beri Opsi ke Warga yang Terdampak Pembangunan IKN: Ganti Untung atau Relokasi Lahan

Otorita beri pilihan soal ganti rugi lahan milik masyarakat yang terdampak pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

54 hari lalu

Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, melaporkan Tempo ke Dewan Pers pada Senin lalu. Berikut ini rekam jejak Bahlil Lahadalia hingga menjadi Menteri Investasi.

Baca Selengkapnya

Tanah Bergerak di Bandung Barat, Pemerintah akan Relokasi Warga Terdampak

56 hari lalu

Tanah Bergerak di Bandung Barat, Pemerintah akan Relokasi Warga Terdampak

Musibah tanah bergerak itu dipicu oleh hujan deras selama tiga hari berturut-turut di sekitar wilayah.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM

22 Februari 2024

Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meneken perpanjangan bebas PPnBM bagi kendaraan listrik. Termasuk untuk impor CKD maupun CBU.

Baca Selengkapnya