Airlangga Hartarto Minta KUR Digunakan untuk Naikkan Skala Bisnis Petani

Reporter

Antara

Selasa, 6 Oktober 2020 12:04 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengamati buah pisang saat peluncuran Gelar Buah Nusantara 2020 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2020. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) digunakan untuk meningkatkan skala bisnis petani dari produksi hingga ke pascapanen.

"KUR juga perlu didorong agar dalam pengembangan skala ekonomi yang lebih luas, petani mampu membeli, contohnya, rice milling unit (mesin penggiling padi) yang bisa dikerjakan langsung ataupun juga bisa dibuatkan ekosistem petani dan nelayan," kata Airlangga dalam konferensi pers daring usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2020.

Peningkatan skala bisnis petani merupakan tujuan untuk pembentukan kegiatan ekonomi seperti korporasi oleh para petani.

Airlangga mengatakan KUR juga dapat menambah permodalan petani agar memperluas jangkauan pemasaran produk pertanian.

Petani juga dianjurkan untuk memanfaatkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan rintisan (start up) untuk memasarkan produknya. "Disambungkan atau di-link ke perusahaan teknologi seperti Sayurbox atau Tanihub," ujar dia.

Perusahaan-perusahaan penyalur pembiayaan bagi petani seperti PT Permodalan Nasional Madani (Persero), kata Airlangga, juga perlu melakukan pembinaan, selain menyalurkan kredit murah.

"Seperti terkait model rice milling unit di Demak, Jawa Tengah, untuk beras. Diharapkan 1-2 contoh ini bisa ditiru di daerah lain," ujar dia.

Dalam rapat itu, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa model bisnis korporasi petani dan nelayan di lapangan belum berjalan optimal, sehingga jajaran kementerian perlu fokus membangun 1-2 model bisnis korporasi petani dan nelayan di satu provinsi untuk selanjutnya dicontoh provinsi lain.

"Saya melihat implementasi model korporasi petani dan nelayan belum berjalan optimal di lapangan," kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, pembentukan model bisnis korporasi bagi petani dan nelayan ini untuk meningkatkan taraf hidup petani dan nelayan dan tentu saja untuk mewujudkan transformasi ekonomi.

ANTARA

Baca juga: Jokowi: Model Bisnis Korporasi Petani dan Nelayan Belum Berjalan Optimal

Berita terkait

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

2 hari lalu

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

Diretur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi menjelaskan penyebab masih tingginya harga beras meskipun harga gabah di petani murah.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Dorong Lembaga Keuangan Prioritaskan Kredit untuk Difabel

3 hari lalu

Pemerintah Dorong Lembaga Keuangan Prioritaskan Kredit untuk Difabel

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong lembaga keuangan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memprioritaskan kalangan difabel.

Baca Selengkapnya

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Petani Skala Kecil di Papua

3 hari lalu

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Petani Skala Kecil di Papua

Bantuan Jepang ini ditujukan untuk meningkatkan kehidupan petani skala kecil dan usaha perikanan di Papua

Baca Selengkapnya

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

3 hari lalu

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.

Baca Selengkapnya

PLN Nyalakan Listrik Sektor Agrikultur Kabupaten Sragen, Sasar 499 Petani

5 hari lalu

PLN Nyalakan Listrik Sektor Agrikultur Kabupaten Sragen, Sasar 499 Petani

PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyalakan listrik di sektor agrikultur wilayah Kabupaten Sragen.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

6 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

6 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

7 hari lalu

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.

Baca Selengkapnya

Laba Bersih BTN Kuartal I 2024 Tumbuh 7,4 Persen, Tembus Rp 860 M

10 hari lalu

Laba Bersih BTN Kuartal I 2024 Tumbuh 7,4 Persen, Tembus Rp 860 M

BTN mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 7,4 persen menjadi Rp 860 miliar pada kuartal I 2024.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

11 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya