Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) berbincang dengan petani padi Adan di Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis 19 Desember 2019. Presiden dalam kunjungan kerjanya meninjau padat karya berupa pembangunan saluran irigasi untuk pertanian padi Adan di Krayan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan model bisnis korporasi petani dan nelayan di lapangan belum berjalan optimal. Karena itu, para menteri diminta fokus membangun 1-2 model bisnis korporasi petani dan nelayan di satu provinsi untuk selanjutnya dicontoh di provinsi lain.
"Saya melihat implementasi model korporasi petani dan nelayan belum berjalan optimal di lapangan," kata Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 6 Oktober 2020.
Dia menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema "Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi" melalui "video conference".
Korporasi petani adalah konsep yang awalnya disampaikan Jokowi pada September 2017. Konsep ini berupa perubahan pola kerja petani agar lebih modern dengan membuat kelompok besar petani yang dilengkapi dengan aplikasi modern, berpikir cara pengolahan industri sekaligus memasarkannya ke industri ritel maupun konsumen termasuk dengan cara daring.
"Memang kita melihat kelompok-kelompok petani dan nelayan, tapi belum terbangun sebuah model bisnis yang memiliki ekosistem yang bisa 'dilink-an' yang disambungkan mungkin dengan BUMN dan swasta besar," ujar Presiden.
Menurut dia, bisnis korporasi petani dan nelayan ini untuk meningkatkan taraf hidup petani dan nelayan dan tentu saja untuk mewujudkan transformasi ekonomi.
"Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa di tengah pandemi sektor pertanian memberikan sumbangan tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang dalam posisi mengalami perlambatan," ungkap Presiden. <!--more--> Pada kuartal kedua 2020, sektor pertanian tumbuh positif 16,24 persen. "Pertumbuhan positif di sektor pertanian ini perlu kita jaga momentumnya sehingga memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan petani dan nelayan," ungkap dia.
Presiden pun mendorong petani dan nelayan untuk bekerja dalam kelompok berjumlah besar dalam sebuah korporasi sehingga memiliki "economic scale".
"Jadi diperoleh skala ekonomi yang efisien yang bisa mempermudah petani dan nelayan dalam mengakses pembiayaan, mengakses informasi, mengakses teknologi dan meningkatkan efisiensi dan bisa memperkuat pemasarannya," ujar dia.
Selain itu, pola pikir petani dan nelayan juga perlu berubah tidak semata-mata fokus kepada "on farm" tapi bergerak ke "off farm" atau sisi pascapanen.
"Sisi bisnisnya yaitu dengan membangun proses bisnis dari produksi sampai ke pascapanen," ungkap dia.
Presiden meminta menteri-menterinya fokus membangun 1-2 model bisnis korporasi petani dan nelayan di satu provinsi untuk selanjutnya dicontoh di provinsi lain serta menggandeng BUMN/BUMD serta swasta dalam pendampingan korporasi petani dan nelayan serta tak kalah penting membangun regulasi yang mendukung hal tersebut.
