TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Program Tol Laut memerlukan sinergi yang kuat antara semua pemangku kepentingan, baik di pusat, maupun daerah.

"Memang perlu koordinasi, semisal jadwal kapal yang harus semua pihak ketahui. Jadi lebih tahu dari awal, agar barang yang diangkut itu bisa efisien, jadwal kapal itu bisa diberikan dengan jelas. Agar Kemenhub buat jadwal yang fix," katanya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Kelembagaan Tol Laut dan Sislognas yang digelar secara virtual, Rabu, 30 September 2020.

Luhut pun memerintahkan Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi Ayodhia GL Kalake untuk mengawal program tersebut dan mengupayakan tol laut masuk dalam Ekosistem Logistik Nasional (NLE). Ia berharap ke depan akan ada tim terpadu lintas kementerian/lembaga untuk mengawal program itu.

"Saya tugaskan deputi saya Pak Odi (Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia GL Kalake), coba masukkan dalam ekosistem NLE. Semoga ini akan kita nikmati dalam waktu tidak lama. Saya minta seminggu dari sekarang, Pak Odi agar bisa mengatur pertemuan untuk mengetahui perkembangan dan tindak lanjutnya," katanya seperti dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui jadwal angkutan laut harus mendapatkan perhatian lebih. Ia pun sependapat dengan Luhut mengenai perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang intens dengan pengelola tol laut di daerah, utamanya mengenai masalah teknis.

"Kami sependapat, diperlukan satu sistem. Ini perlu dikomunikasikan secara teknis kepada pengelola di daerah, semisal Kadis-nya (Kepala Dinas), agar mereka tahu persis, agar mereka bisa mengintegrasikan dengan sistem angkutan laut. Dan, tol laut terintegrasi ini bisa masuk ke sistem pemerintahan daerah, segera, nanti akan ada rapat kerja pimpinan daerah dan memasukkan agenda pemanfaatan tol laut," katanya.
<!--more-->
Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan sebagai upaya peningkatan kinerja tol laut, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah termasuk pengembangan trayek hingga digitalisasi.

"Semisal dengan pengembangan trayek dengan pola hub dan spoke, melibatkan peran serta pelayaran nasional swasta, pengontrolan pembiayaan THC, melengkapi fasilitas bongkar muat di pelabuhan singgah T3P, perbaikan performa kapal dalam hal operasional dan pemeliharaan, dan pengembangan dan perbaikan sistem digitalisasi," ucapnya.

Terkait dengan jadwal dan tata kelola yang lebih baik, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Ditjen Hubla Kemenhub) telah menyiapkan platform digital Logistic Communication System (LCS).

Nantinya diharapkan dengan penerapan LCS, maka akan ada kemudahan melakukan purchase order dan consignee dapat memilih sendiri pemasok, JPT, dan jadwal kapal.

Selain itu regulator dengan mudah memonitor proses bisnis yang terjadi dalam aplikasi LCS dari manapun. Begitu pula jejak posisi kapal juga kini lebih mudah dan dinamis untuk dipantau.

Berdasarkan data per 15 September 2020 tercatat sebanyak 30 trayek tol laut, 100 pelabuhan singgah (terbaru Pelabuhan Galela di Maluku Utara), total muatan berangkat sebesar 8.708 TEUS dan total muatan balik sebesar 2.552 TEUS. Ada pun jumlah armada sebanyak 25 kapal, penugasan kepada PT Pelni, ASDP dan Djakarta Lloyd.

Untuk integrasi moda tol laut dengan angkutan perintis darat yakni Timika (lima lintas), Merauke (satu lintas), Natuna (satu lintas), dengan penugasan kepada Perum Damri yang akan menghubungkan pelabuhan dan bandara/sentra logistik. Berikutnya integrasi moda tol laut dengan jembatan udara yaitu Timika (tujuh rute), Dekai (10 rute), Masamba (dua rute), Tarakan (tiga rute) dan Tanah Merah (lima rute).

ANTARA

Baca juga: Luhut Minta Verifikasi Klaim Perawatan Covid-19 Dikebut, Respons BPJS Kesehatan?