TEMPO.CO, Jakarta - PT Grab Teknologi Indonesia atau Grab Indonesia menanggapi putusan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mencabut sanksi denda perusahaan senilai Rp 30 miliar. Sanksi itu sebelumnya diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Grab Indonesia atas kasus diskriminasi order prioritas yang melibatkan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI).

“Kami selalu menghormati proses persidangan yang berlangsung dalam kasus yang melibatkan TPI dan Grab Indonesia sebagaimana telah diperiksa oleh KPPU,” ujar Communications Senior Manager Grab Indonesia Dewi Nuraini dalam keterangannya, Sabtu, 26 September 2020.

Dewi mengatakan perusahaannya akan menjunjung tinggi peraturan yang berlaku. Ia menjamin Grab Indonesia juga bakal menjalankan etika bisnis yang baik dan berkomitmen memberikan manfaat bagi mitra dan penggunanya.

Dewi berkeyakinan bahwa setiap kegiatan operasional perusahaan telah selaras dengan hukum dan norma-norma yang berlaku. “Kami akan terus bekerja keras untuk memenangkan kepercayaan mereka dan meningkatkan layanan untuk memenuhi kebutuhan pengguna,” ucapnya.

Grab, tutur Dewi, juga berterima kasih atas dukungan masyarakat. Ia berharap kehadiran Grab Indonesia bisa berdampak positif bagi masyarakat, memberikan peluang penghasilan, dan meningkatkan kualitas kehidupan terutama di masa pandemi.

Pada 2 Juli 2020, Majelis KPPU menyatakan Grab dan mitranya, TPI, telah melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyebut Grab melakukan diskriminasi karena memberikan order prioritas kepada TPI, masa suspend, dan fasilitas lainnya.
<!--more-->
Kondisi ini pun mengakibatkan terjadinya penurunan persentase jumlah mitra dan penurunan jumlah orderan dari pengemudi mitra non-TPI. KPPU kemudian memberikan sanksi denda total Rp 30 miliar dengan rincian Rp 7,5 miliar untuk pelanggaran Pasal 14 dan Rp22,5 miliar atas Pasal 19(d). Sedangkan TPI dikenakan denda total Rp 19 miliar dengan rincian Rp 4 miliar dan Rp 15 miliar atas dua pasal tersebut.

Tak lama setelah putusan denda, Grab mengambil langkah hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Grab mengajukan keberatan lantaran putusan KPPU dinilai tak berdasar.

Sidang pun bergulir hingga akhirnya putusan PN Jakarta Selatan digelar pada Jumat, 25 September 2020. Ketua Majelis Hakim Ratmoho didampingi anggota Majelis PN Jakarta Selatan, Haruno Patriadi dan Dedi Hermawan, membatalkan putusan KPPU dalam sidang itu.

"Berdasarkan kesaksian para mitra berbadan hukum di persidangan, terbukti mereka tidak merasakan terjadinya diskriminasi. Majelis komisi KPPU juga tidak menilai kualitas para saksi lain yang diduga melakukan pidana penggelapan, serta terkena suspend," ujar Majelis.

Majelis menerima keberatan para pemohon, sekaligus membatalkan putusan KPPU yang memberikan denda kepada Grab serta TPI. Dengan demikian, denda senilai Rp 30 miliar kepada Grab Indonesia dan Rp 19 miliar kepada TPI dibatalkan.

Adapun KPPU menghormati keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan sanksi denda untuk Grab Indonesia sebesar Rp 30 miliar. Sanksi itu sebelumnya diberikan berdasarkan keputusan Hakim KPPU atas kasus diskriminasi order prioritas.

“Kami tentu menghormati hasil yang ada,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur saat dihubungi Tempo, Sabtu, 26 September 2020.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | BISNIS

Baca juga: Pengadilan Batalkan Denda Rp 30 M untuk Grab, KPPU Hormati Putusan