TEMPO Interaktif, Jakarta :Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memberikan tujuh rekomendasi sektor moneter dan riil kepada pemerintah untuk mencegah krisis keuangan global melanda Indonesia. Rekomendasi itu dipaparkan dalam pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla dengan sejumlah ekonom dan tokoh perbankan di Gedung Sekretariat Negara, Senin (6/10) siang.
Ketua Kadin MS. Hidayat mengatakan,pemerintah dituntut agar mengambil tindakan tepat dan cepat untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dan iklim usaha.
Rekomendasi itu adalah Bank Indonesia perlu merelaksasi (mengendurkan) kebijakan uang ketat melalui perubahan kebijakan terkait likuiditas. Seperti penurunan tingkat giro wajib minimum yang dikaitkan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR), perluasan repo Surat Utang Negara (SUN) untuk jangka waktu yang lebih panjang.
Kedua, pemerintah perlu mempercepat pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Bela nja Negara agar mengembalikan likuiditas di sektor keuangan yang sebelumnya ditarik melalui SUN.
Ketiga, Bank Indonesia dan pemerintah perlu memperkuat protokol implementasi jaring pengaman finansial dan peran sebagai lender of the last resort.
Keempat, meningkatkan kepercayaan pada sektor keuangan nasional dengan meningkatkan jumlah dana yang ditanggung Lembaga Penjamin Simpanan
Kelima, pemerintah perlu mendorong penempatan dana valuta asing di perbankan besar
Keenam, perlu dibentuknya finansial pol secara khusus guna membiayai proyek-proyek yang bersifat prioritas seperti infrastruktur.
Dan ketujuh, Bank Indonesia diharapkan dapat berkoordinasi dengan Bank Sentral negara ASEAN lainnya untuk memperoleh cadangan devisa tambahan.
