Bukan Epidemiolog, Luhut Klaim Manajer yang Baik Tangani Pandemi Covid-19

Sabtu, 19 September 2020 08:12 WIB

Melansir situs KPK pada Rabu 22 Juli 2020, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 1 Mei 2020. Dilihat dari data LHKPN, Luhut memiliki harta kekayaaan mencapai Rp 677.4 miliar. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengakui dirinya bukan epidemiolog dan punya latar belakangan pengetahuan dalam menangani pandemi. Meski begitu, ia menyatakan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh banyak epidemiolog berpengalaman.

"Saya bukan epidemiolog, memang betul. Tapi saya dibantu banyak orang pintar anak-anak muda epidemiolog seperti Monica yang dari UI dan lulus dari Havard untuk epidemiologi. Jadi orang-orang berkualitas membantu saya," ujar Luhut saat konferensi pers virtual terkait Penanganan Covid-19 di 8 Provinsi pada Jumat, 19 September 2020.

Dengan tim solid yang juga berisi para pakar epidemiolog itu, Luhut yakin tugasnya mengawal perkembangan kasus Covid-19 di 9 provinsi bisa dijalankan dengan baik. "Saya hanya manajer, saya kira saya boleh mengklaim saya manajer yang baik,” ucapnya.

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut menanggapi kritik banyak pihak atas langkah Presiden Joko Widodo menugaskan Luhut mengawal perkembangan kasus Covid-19 di provinsi yang mencatat penambahan kasus harian tertinggi.

Luhut juga meminta para pengkritik itu agar memberi masukan yang solutif. "Jangan terlalu nyiyir kalau tidak mengerti masalah. Kami kerja, kok. Kami juga punya otak, punya kekuatan dan tim yang bagus," ucapnya.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Luhut menyebut dirinya dan Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo diperintahkan Presiden Jokowi menangani kasus Corona di sembilan provinsi dengan tingkat penyebaran virus tertinggi dalam waktu dua pekan.

<!--more-->

“Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran, yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate, dan penurunan mortality rate,” ujar Luhut dalam keterangannnya, Senin, 14 September 2020.

Sembilan provinsi yang dimaksud adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua. Menurut Luhut, akumulasi kasus Covid-19 di provinsi-provinsi tersebut, kecuali Papua, menyumbangkan 75 persen dari total jumlah positif corona. Angka ini setara dengan 68 peren dari kasus yang masih aktif.

Lebih jauh Luhut mengungkapkan petugas medis dan relawan yang bergerak di bidang kesehatan merupakan kelompok pertama yang bakal diimunisasi saat vaksin virus corona sudah selesai diproduksi.

“Pertama orang yang bertugas di bidang kesehatan. Jangan sampai nanti ada lagi dokter dan perawat kena korban Covid-19,” kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Jumat, 18 September 2020.

Luhut menargetkan imunisasi untuk petugas medis bisa dilakukan dalam rentang akhir 2020 hingga awal 2021. Setelah itu, pemerintah akan mengimunisasi masyarakat luas secara bertahap.

BISNIS | FRANCISCA CHRISTY

Baca: Luhut Ungkap Kelompok Pertama yang Diimunisasi Vaksin Corona

Berita terkait

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

17 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

19 jam lalu

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

1 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina

1 hari lalu

Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina

Rencana pemerintah membuka lahan sejuta hektar di Kalimantan Tengah untuk proyek penanaman padi Cina dinilai tidak perlu.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

2 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

2 hari lalu

Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

Salah satu menteri Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, diketahui pernah berobat hampir sebulan di Singapura pada November tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Jenis Vaksin yang Dianjurkan Pakar untuk Jemaah Haji

2 hari lalu

Jenis Vaksin yang Dianjurkan Pakar untuk Jemaah Haji

Empat jenis vaksin sangat penting bagi jemaah haji, terutama yang masuk populasi berisiko tinggi seperti lansia dan pemilik komorbid.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi 1 Juta Hektare Padi Cina di Kalimantan, Deretan Alasan BI Naikkan Suku Bunga

2 hari lalu

Terpopuler: Kontroversi 1 Juta Hektare Padi Cina di Kalimantan, Deretan Alasan BI Naikkan Suku Bunga

Berita terpopuler bisnis pada 24 April 2024, dimulai rencana Cina memberikan teknologi padi untuk sejuta hektare lahan sawah di Kalimantan.

Baca Selengkapnya

Benarkah Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Akan Lebih Sukses Dibanding Jakarta-Bandung?

2 hari lalu

Benarkah Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Akan Lebih Sukses Dibanding Jakarta-Bandung?

Pengamat dari MTI membeberkan alasan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya bakal lebih sukses ketimbang Jakarta-Bandung.

Baca Selengkapnya