Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menguasai sekitar 15.600 hektar lahan tambang dan kelapa sawit di Kutai Kartanegara. Luhut juga merupakan inisiator tim Bravo-5. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta gubernur di delapan provinsi dengan angka kasus penyebaran Covid-19 tertinggi menyediakan pusat karantina. Ruang karantina itu ditujukan bagi pasien berstatus OTG atau orang tanpa gejala hingga mereka yang bergejala ringan.
“Saya ingin agar mereka (OTG dan pasien bergejala ringan) dapat dirawat di pusat karantina supaya tidak berpotensi menularkan kepada keluarga," ujar Luhut dalam rapat koordinasi seperti dikutip juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, Kamis petang, 17 September 2020.
Delapan provinsi yang dimaksud adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua. Luhut usul ruang karantina itu memanfaatkan hotel bintang dua dan tiga. Pemanfaatan hotel juga menjadi solusi atas tingginya okupansi ruang perawatan insentif seperti ICU di rumah sakit. Saat ini, komitmen penyediaan tempat isolasi mandiri sudah dilaksanakan oleh Provinsi Sulawesi Selatan.
Tak hanya itu, Luhut juga meminta pemerintah pusat bekerja sama dengan daerah dalam melakukan disinfeksi di sejumlah titik keramaian. Penyemprotan dilakukan setiap hari atau dua hari sekali.
Selanjutnya, Luhut pun meminta Kementerian Kesehatan memastikan kebutuhan obat dan terapi yang dibutuhkan untuk kesembuhan pasien Covid-19. Menurut Jodi, Luhut ingin ada standar obat bagi pasien Covid-19 di semua daerah. “Misalnya berkolaborasi dengan RSPAD yang beliau tahu sudah bagus," ucap Jodi.
Luhut menargetkan pemerintah pusat dan daerah fokus menangani Covid-19 sampai akhir tahun. Menurut Luhut, pencegahan penyebaran virus corona bisa dilakukan sebelum vaksin dan obat ditemukan asalkan terjadi kolaborasi yang kuat antar-pemangku kepentingan. Di antaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Guna mencegah penyebaran virus corona, Luhut juga meminta TNI dan Polri menggelar operasi yustisi secara disiplin.
Dalam rapat koordinasi, Luhut memperoleh berbagai masukan dari pemerintah daerah. Masukan itu muncul dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil alias Emil meminta adanya penyeragaman data penderita Covid-19 pusat dan daerah agar informasi yang beredar tidak simpang siur. Selain itu, Emil meminta bantuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang penggunaan aplikasi pemantauan Covid-19 yang telah diterapkan di Ibu Kota.
Adapun Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta agar Kementerian Kesehatan mengeluarkan format baku tentang penghitungan angka kematian penderita Covid-19. “Apakah dihitung karena Covid atau kematian dengan covid karena ini sangat berpengaruh dengan keberhasilan pengendalian kasus Covid," ujar Khofifah.
