TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku tak mengetahui ihwal latar belakang diunggahnya video berjudul “NEKAT! AHOK BERANI LAKUKAN INI” di YouTube. Video itu berisi pernyataan kontroversial Ahok terhadap perusahaan minyak negara, termasuk adanya dugaan permainan di dalamnya.

“Bukan saya yang keluarkan (video),” ucap Ahok saat dihubungi Tempo, Kamis, 17 September 2020.

Ahok mengakui bahwa isi tayangan itu merupakan bagian dari evaluasi untuk internal Pertamina. Dia pun menyatakan evaluasi terhadap perusahaan telah dilakukan sejak lama, yakni sejak Ahok diangkat sebagai bos perusahaan pelat merah.

“Sejak masuk, kami sudah kencang (melakukan evaluasi) dan masukkan chief auditor executive dari luar. Sayangnya kena (imbas) Covid-19, jadi baru dua bulan kemudian mulai audit,” tutur Ahok.

Ahok menjelaskan, upaya perbaikan tata-kelola Pertamina sebagai reaksi atas hasil evaluasi tersebut diwujudkan dalam berbagai cara. Misalnya bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia juga memastikan adanya transparansi pengadaan dengan sistem digital untuk menghindari berbagai kecurangan. Bahkan, sistem digital direncanakan merambah ke pelaksanaan tata-kelola manajemen secara keseluruhan. “Kami juga sedang siapkan sampai memo disposisi, semua harus digital,” katanya.

Video Ahok yang mengkritik Pertamina beredar melalui akun Politik Indonesia atau Poin di YouTube yang tayang pada 14 September lalu. Video viral itu mengundang jutaan penonton.

Dalam video viral berdurasi 6 menit 39 detik, Ahok mengkritik banyak hal tentang perusahaan. Selama menjabat sebagai komisaris di Pertamina, ia membeberkan masih banyak temuan permainan di dalam perusahaan pelat merah tersebut. "Kita ubah sekarang soal transparansi. Hampir semua berita lelang ada di website. Soal ada permainan di dalam, masih terjadi," ujarnya.

<!--more-->

Ahok mengaku sebetulnya tugasnya sebagai komisaris punya peran vital. "Saya ini eksekutor, bukan pengawas sebenarnya. Komisaris itu ibarat neraka lewat, surga belum masuk," ujarnya.

Karena itu, Ahok mendorong adanya pemangkasan birokrasi di Pertamina. Misalnya lewat mekanisme kenaikan pangkat jabatan. "Dulu kalau naik pangkat di Pertamina harus lewat Pertamina Reference Level, untuk bisa jadi SVP harus 20 tahunan. Sekarang saya ubah. Harus lewat lelang terbuka," katanya.

Ia juga mempersoalkan masih ada yang memanipulasi gaji di Pertamina. "Ada pejabat yang dicopot, tapi masih dapat gaji dengan besaran seperti di posisi sebelumnya. Padahal semestinya mengikuti jabatan baru. Bayangkan ada yang digaji Rp 75 juta, tidak kerja apa-apa karena gaji pokok dipatok tinggi. Ini yang sedang kita ubah sistemnya," ucapnya.

Selain itu, Ahok juga mengaku kesal dengan jajaran direksi Pertamina soal pembangunan kilang minyak. "Di rapat kemarin kayaknya saya dibuat emosi saat membahas utang US$ 16 miliar. Pertamina ingin eksplorasi di luar negeri padahal di dalam negeri 12 cekungan. You ngapain di luar negeri?" katanya mengulang pernyataannya di dalam rapat tersebut.

Tak hanya Pertamina, Ahok juga mengkritisi soal Kementerian BUMN. "Karena semua RUPS yang menentukan KPI (key performance indicator) itu dewan komisaris dan dewan direksi yang ada di Kementerian BUMN," katanya.

Ahok juga menyinggung soal praktik-praktik bagaimana direksi BUMN bermain aman dengan melobi Menteri BUMN. Sejumlah komisaris BUMN pun merupakan titipan dari kementerian.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menanggapi kritik tersebut. "Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," ujar dia kepada Tempo, Selasa 15 September 2020. Kritik tersebut juga sejalan dengan restrukturisasi yang tengah dijalankan perseroan agar perusahaan menjadi lebih cepat, adaptif, dan kompetitif.

Sementara staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga kemarin menyatakan ide mengenai super holding yang disampaikan Ahok sebetulnya sudah mencuat sejak lama, bahkan sejak pemerintahan periode sebelumnya. Tapi kementerian saat ini melihat hal yang paling krusial adalah memastikan antar-BUMN dapat sejalan, dalam artian rantai suplai (supply chain) antarperusahaan pelat merah juga sejalan dengan membentuk klaster dan subholding BUMN.

Baca: Trending Bisnis: Video Viral Ahok Hingga Erick Thohir Gagas Pabrik Paracetamol