TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang hari Rabu, 16 September 2020, dimulai dari video viral Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengkritik banyak hal. Lalu ada berita soal klaim mantan menteri keuangan Chatib Basri soal sejumlah negara yang meniru langkah Indonesia dalam menyalurkan bantuan langsung tunai sejak 2015 lalu.

Selain itu, berita yang menarik perhatian pembaca terkait subsidi gaji untuk tenaga honorer, penjelasan insentif Kartu Prakerja terlambat cair, hingga rencana Menteri BUMN Erick Thohir membangun pabrik paracetamol di dalam negeri.

Kelima topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis Tempo.co. Berikut selengkapnya lima berita bisnis yang trending tersebut:

1. Ahok Sebut Kementerian BUMN Harus Dibubarkan, Ini Respons Stafsus Erick Thohir

Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menanggapi sejumlah kritik yang dilontarkan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Kritik Ahok itu disampaikan lewat video pendek yang di antaranya menyoal sistem di Kementerian BUMN.

Ahok berpendapat sudah saatnya Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti dengan superholding yang menaungi holding-holding perusahaan pelat merah yang ada, seperti sistem Temasek Singapura. "Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum pak Jokowi turun," ucapnya.

Terkait pernyataan Ahok itu, Arya yang merupakan stafsus Menteri Erick Thohir itu menyatakan ide mengenai super holding sebetulnya sudah mencuat sejak lama, bahkan sejak pemerintahan periode sebelumnya. Tapi kementerian saat ini melihat hal yang paling krusial adalah memastikan antar-BUMN dapat sejalan, dalam artian rantai suplai (supply chain) antarperusahaan pelat merah juga sejalan dengan membentuk klaster dan subholding BUMN.

Baca selengkapnya mengenai Ahok di sini.

<!--more-->

2. Chatib Basri: Hampir Semua Negara Meniru yang Kita Lakukan dari 2015 Lalu

Sistem perlindungan sosial di tengah pandemi Covid-19 menjadi penting karena berpengaruh pada daya beli masyarakat. Ekonom Universitas Indonesia Chatib Basri mengatakan bahwa dengan adanya protokol kesehatan, stimulus kebijakan fiskal hanya bisa didorong untuk tiga hal, yakni alokasi kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.

“Semua negara melakukan lakukan itu. Yang menarik hampir semua negara melakukan apa yang kita lakukan dari 2015 lalu, yaitu BLT (bantuan langsung tunai),” katanya dalam diskusi virtual, Selasa 15 September 2020.

Chatib menuturkan Hong Kong, Singapura, bahkan Amerika Serikat meniru kebijakan Indonesia. Alasannya, percuma apabila suku bunga diturunkan tapi tidak ada permintaan kredit.

Oleh karena itu, agar ada kenaikan permintaan, BLT diperlukan. Masalahnya, dia melihat data kelompok masyarakat yang tergolong miskin di Indonesia sudah usang. Adapun, data paling baru dikeluarkan pada tahun 2015.

Baca selengkapnya mengenai Chatib Basri di sini.

3. Tenaga Honorer Dipastikan Dapat Subsidi Gaji Senilai Rp 2,4 Juta

Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin memastikan tenaga honorer bakal mendapatkan bantuan subsidi gaji. Besaran subsidi gaji yang diterima tenaga honorer adalah Rp 600 ribu per bulan selama 4 kali atau totalnya senilai Rp 2,4 juta.

Seperti juga syarat pemberian bantuan ke karyawan swasta dengan pendapatan kurang dari Rp 5 juta, subsidi gaji untuk tenaga honorer akan disalurkan dalam dua kali tahapan. “Dari 15 juta tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang eligible untuk program bantuan subsidi gaji, sekitar 398.000 merupakan tenaga kerja honorer," kata Budi Gunadi, Rabu, 16 September 2020.

Budi Gunadi menjelaskan, transfer gelombang pertama dan kedua sudah dapat dilakukan. Selanjutnya, gelombang ketiga, keempat, dan kelima akan secara bertahap dilaksanakan hingga akhir September 2020.

Baca selengkapnya mengenai subsidi gaji di sini.

<!--more-->

4. Manajemen Ungkap Penyebab Insentif Kartu Prakerja Terlambat Cair

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Purbasari mengungkap penyebab adanya keterlambatan dalam pencairan insentif Kartu Prakerja bagi penerima fasilitas yang telah menyelesaikan pelatihan.

"Persoalannya itu misalnya akun sudah tidak aktif," ujar Denni dalam konferensi video, Selasa, 15 September 2020. Di samping itu, bisa saja Nomor Induk Kependudukannya berbeda dengan yang didaftarkan, maupun tidak ditemukan di Data Kependudukan dan Catatan Sipil.

Di samping itu persoalan lainnya yang menyebabkan insentif Rp 600 ribu per orang per bulan itu terlambat cair adalah perubahan nomor telepon. Ia mengatakan nomor telepon saat mendaftar dan setelahnya harus tetap sama untuk dapat menerima insentif tersebut.

Baca selengkapnya mengenai Kartu Prakerja di sini.

5. Erick Thohir: Kami Akan Bangun Pabrik Paracetamol yang Selama Ini Impor

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan transformasi dalam bidang supply chain di perusahaan negara akan terus dilakukan. Salah satunya pada perusahaan negara di bidang kesehatan yang akan segera memproduksi obat paracetamol.

"Kami akan bangun pabrik paracetamol yang selama ini diimpor," kata Erick dalam HSBC Economic Forum secara virtual pada Rabu, 16 September 2020.

Produksi paracetamol ini merupakan bagian dari hasil penggabungan BUMN yang dilakukan Erick. Dalam bidang kesehatan, akan ada BUMN klaster kesehatan dan industri farmasi. Di dalamnya ada Bio Farma, Kimia Farma, Indo Farma, dan Petra Medika.

Baca selengkapnya mengenai Erick Thohir di sini.

Baca: Bos BCA Sebut Ada Debitur yang Gagal Bayar dalam Program Restrukturisasi Kredit