TEMPO.CO, Jakarta - Chief Economist ASEAN di HSBC Joseph Incalcaterra menyoroti Rancangan Undang-Undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sedang dibahas di DPR. Dalam beberapa perbincangan, Joseph menyebut investor dari Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat, dan Eropa sangat memantau perkembangan politik di Indonesia mengenai RUU ini.

"Mereka paham, Omnibus Law ini akan menjadi game changer," kata Joseph dalam HSBC Economic Forum secara virtual pada Rabu, 16 September 2020. Menurut dia, para investor berharap akan ada perubahan dalam hal investasi nantinya lewat aturan baru ini.

Kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengatakan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah mencapai tahap finalisasi. Progress-nya sudah 90 persen.

Di acara HSBC ini, Airlangga pun mengatakan pembahasan Omnibus Law ini akan segera diselesaikan. Ketua Umum Partai Golkar tersebut menyebut upaya ini adalah bagian dari persiapan Indonesia, karena ada 143 perusahaan dari negara lain yang berniat untuk melakukan relokasi investasi ke Tanah Air.

Joseph melanjutkan bahwa memang terjadi perubahan tren investasi asing atau foreign direct investment (FDI) dalam beberapa tahun terakhir. Jika dulu perginya ke Cina, maka sekarang telah beralih ke negara-negara ASEAN.

<!--more-->

Menurut dia, kue investasi asing di negara-negara ASEAN terus meningkat, terutama setelah krisis ekonomi global tahun 2008. Sebanyak 11 persen investasi asing global pergi ke enam negara utama dI ASEAN.

Tertinggi di antara keenamnya adalah Singapura. Baru di bawahnya Indonesia bersaing dengan Vietnam. Setelah itu Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kembali menegaskan pentingnya Omnibus Law Cipta Kerja, dan juga Omnibus Law Perpajakan. Salah satunya karena peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia masih kalah dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam. "Perlu improvement lagi," kata Rosan yang juga Ketua Satgas Omnibus Law ini.

Rosan mengatakan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja masih terus dibahas di DPR sampai hari ini. Ia berharap pembahasan bisa rampung akhir bulan ini. "Sehingga bisa disahkan bulan Oktober," kata dia.

Baca: 143 Perusahaan Mau Relokasi, Airlangga: Segera Selesaikan Omnibus Law