TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Covid-19 Erick Thohir menegaskan keputusan pemerintah yang sampai hari ini tidak melakukan lockdown atau karantina wilayah. Menurut dia, keputusan ini bukan berarti pemerintah hanya memilih untuk melindungi kepentingan ekonomi semata, ketimbang kesehatan.

"Saya rasa tidak," kata Erick dalam webinar Kementerian Perhubungan pada Selasa, 15 September 2020.

Menurut Menteri BUMN ini, semua negara pada dasarnya tidak mempunyai formula apa yang bisa diterapkan untuk memulihkan Covid-19 dan ekonimi secara bersamaan. "Formula negara beda-beda," kata dia.

Menurut dia, pandemi Covid-19 ini merupakan kondisi pertama, di mana aspek kesehatan sangat bersampak pada sektor ekonomi hingga moneter. "Perfect storm," kata Erick.

Sejak awal pandemi, beberapa negara memutuskan untuk lockdown seperti Cina dan Italia. Tapi Indonesia menempuh Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) alias karantina yang lebih longgar.

<!--more-->

Tapi bagi ahli kesehatan, pemerintah justru sedari awal meremahkan pandemi ini sehingga sekarang kasus Covid-19 kian bertambah. Ahli epidemilogi dari Universitas Indonesia Pandu Riono menilai pemerintah di awal-awal gamang, antara memilih lockdown atau tidak.

"Gak pernah dipikirkan untuk bisa mengatasi pandemi, yang dikhawatirkan kalau ini memperburuk ekonomi," kata Pandu dalam acara Ngobrol Tempo pada Kamis, 10 September 2020.

Adapun dalam dua pekan pertama di bulan September 2020 ini, total sudah muncul 46.727 kasus baru (21 persen dari keseluruhan kasus per 14 September yaitu 221.523 kasus). Jumlah penularan per hari sudah berapa di atas 3000-an kasus, atau rata-rata tertinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Rinciannya yaitu sebagai berikut:

1. 2.775 kasus
2. 3.075 kasus
3. 3.622 kasus
4. 3.269 kasus
5. 3.128 kasus
6. 3.444 kasus
7. 2.880 kasus
8. 3.046 kasus
9. 3.307 kasus
10. 3.861 kasus (rekor tertinggi)
11. 3.737 kasus
12. 3.806 kasus
13. 3.636 kasus
14. 3.141 kasus

Baca juga: Usul PMN 2021 Rp 37 Triliun, Erick Thohir Akui Didukung DPR

FAJAR PEBRIANTO