TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang hari Kamis, 10 September 2020, dimulai dari permintaan Wakil Menteri Luar Negeri agar tak ada pertentangan penanganan kesehatan dan ekonomi di masa pandemi. Selain itu ada berita tentang rencana Luhut Pandjaitan dan Anies Baswedan yang akan meninjau Wsima Atlet.

Ada juga kritik dari epidemiolog soal pemerintah yang tak bekerja dalam sistem kenegaraan dalam menangani pandemi Covid-19 serta pernyataan Airlangga Hartarto soal IHSG menuai protes dari kalangan politikus. Selain itu ada berita tentang Direktur Utama PT INTI yang memaparkan soal penundaan pembayaran gaji karyawan sejak Mei 2019 serta Gubernur DKI Jakarta diminta membuat pengecualian dalam penerapan PSBB mendatang.

Keenam topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis Tempo.co. Berikut selengkapnya enam berita bisnis yang trending tersebut:

1. Wamenlu: Pandemi Membunuh Manusia, tapi Krisis Ekonomi Membunuh Kehidupan

Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menyatakan perlu pendekatan khusus untuk memitigasi dampak penurunan kinerja ekonomi akibat pembatasan sosial. Ia khawatir penurunan pertumbuhan ekonomi karena PSBB pada kuartal sebelumnya bisa terulang.

“Saya betul-betul khawatir kesinambungan (industri) untuk jangka menengah dan jangka panjang,” ucap Mahendra.

Namun demikian, Mahendra meminta agar penanganan kesehatan dan ekonomi tidak dipertentangkan karena keduanya sama-sama penting. “Karena pandemi membunuh manusia, tapi krisis ekonomi membunuh kehidupan,” ucapnya.

Baca selengkapnya mengenai krisis ekonomi di sini.

2. RS Corona Disebut Hampir Kolaps, Luhut dan Anies Akan Tinjau Wisma Atlet

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memantau langsung kondisi RS Darurat Corona di Wisma Atlet, Kemayoran. Kunjungan keduanya menurut rencana akan dilakukan pada Sabtu, 12 September 2020 lusa.

“Mereka semua berencana meninjau Wisma Atlet hari Sabtu ini untuk melihat secara langsung kondisi di sana dan memastikan segala kesiapan yang ada,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, kepada Tempo, Kamis, 10 September 2020.

Jodi mengatakan Luhut telah berkoordinasi dengan Anies Baswedan setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik rem darurat pembatasan sosial berskala besar (PSBB), semalam. Dalam sebuah rapat, keduanya membicarakan pelbagai dampak setelah pengetatan aktivitas diberlakukan hingga kondisi terkini rumah sakit di Jakarta.

<!--more-->

Dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, Anies menyatakan rumah sakit di Jakarta dalam kondisi yang mengkhawatirkan, bahkan hampir memasuki fase krisis atau kolaps. Situasi ini terjadi setelah jumlah kasus positif virus corona di Ibu Kota terus menanjak.

Baca selengkapnya mengenai Luhut di sini.

3. Kasus Baru Covid-19 Tembus 3.000-an, Epidemiolog: Pemerintah Sibuk Bikin Komite

Angka penularan Covid-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan dalam beberapa hari terakhir. Dalam 10 hari di bulan September 2020 ini, angka rata-rata penularan kasus setiap harinya sudah mencapai lebih dari 3.000-an kasus.

Sejak awal pandemi, ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengaku sudah meminta agar pandemi ini direspons oleh sistem negara. Tapi pemerintah memilih untuk membentuk sejumlah satuan tugas dan komite.

"Saya bingung sekali, kenapa sejak awal kita gak kerja dalam sistem?" kata Pandu dalam acara Ngobrol @ Tempo pada Kamis, 10 September 2020.

Pandu membandingkan penanganan Covid-19 dengan Tuberkolosis (TBC). Saat membantu pemerintah mengakhiri TBC di Tanah Air, Pandu bekerja di dalam sistem di Kementerian Kesehatan. Kegiatannya mulai dari mengembangkan laboratorium hingga melakukan identifikasi.

Tapi dalam kasus Covid-19, pemerintah awalnya membentuk Satgas. Belakangan, dibentuk lagi komite khusus agar penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Komite ini sekarang dipimpin Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Baca selengkapnya mengenai Covid-19 di sini.

4. Airlangga Sebut PSBB Pengaruhi IHSG, DPR: Cermin Pemerintah Utamakan Ekonomi

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra Kamrussamad menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan hari ini akibat rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB DKI Jakarta.

"Pernyataan Menko Perekonomian cermin pola pikir pemerintah yang melihat ekonomi lebih penting dari kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat," ujar Kamrussamad dalam keterangan tertulis, Kamis, 10 September 2020.

Padahal, menurut dia, permasalahan utama Indonesia sejak awal pandemi adalah pemerintah yang takut melakukan pembatasan. "Takut lockdown, akhirnya di-lockdown oleh puluhan negara. Tkut perpanjang PSBB, akhirnya virus membuat peternakan sendiri dalam transmisi setiap komunitas warga."

<!--more-->

Kamrussamad mengatakan IHSG yang fluktuatif dalam periode Covid-19 adalah hal yang biasa. Sehingga, ia menilai pemerintah tidak perlu menyalahkan satu sama lain. Apalagi, pemerintah juga telah mengungkapkan bahwa situasi saat ini adalah luar biasa.

Baca selengkapnya mengenai IHSG di sini.

5. Bos PT INTI Blakblakan Soal Penundaan Pembayaran Gaji Karyawan Sejak Mei 2019

Manajemen PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI membenarkan bahwa pihaknya menunda pembayaran gaji para karyawannya. Direktur Utama PT INTI, Otong Iip mengatakan, pembayaran gaji karyawan tertunda sejak Mei 2019.

Namun begitu, kata Otong, pihak manajemen tetap berusaha membayarkan gaji sesuai dengan kemampuan dana perusahaan. "Pembayaran utang gaji secara bulanan terus dilakukan dan tercatat selama kurun waktu tahun 2020, setiap bulan ada pembayaran angsuran utang gaji hingga Agustus 2020," kata Otong melalui keterangan tertulis, Kamis, 10 September 2020.

Pada Agustus 2020, kata dia, karyawan telah menerima angsuran utang gaji untuk gaji bulan Februari 2020 senilai Rp 1 juta per pegawai.

Lebih jauh Otong menjelaskan, latar belakang perseroan menunda pembayaran gaji adalah akibat cash flow operation (CFO) dan ekuitas perusahaan yang berada di posisi negatif. Kondisi tekanan keuangan yang cukup berat ini terjadi sejak lima tahun terakhir, terhitung sejak 2014 hingga 2019, saat laba ditahan pada neraca perusahaan sudah negatif.

Baca selengkapnya mengenai PT INTI di sini.

6. Khawatir PSBB Pukul Industri, Wamenlu Minta Anies Baswedan Bikin Pengecualian

Wakil Menteri Luar Negeri atau Wamenlu Mahendra Siregar mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji teknis pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II. Ia khawatir PSBB secara merata--yang menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan diterapkan Senin pekan depan--akan membuat industri tumbang menjelang kuartal keempat.

“Saya khawatir kalau dipukul rata, dan lagi-lagi enggak realistis kalau berpandangan pandemi selesai dalam jangka pendek, maka tidak ada (industri) yang tahan,” ujar Mahendra dalam Rakornas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) secara virtual, Kamis, 10 September 2020.

Mahendra mengatakan semestinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengecualian terhadap industri manufaktur atau sektor-sektor usaha lainnya yang telah melakukan langkah-langkah protokol kesehatan dengan ketat. Ia mencontohkan beberapa perusahaan sudah bergerak menyiapkan transportasi bagi pegawainya atau memberlakukan aturan supaya pekerja tidak menggunakan angkutan massal.

Baca selengkapnya mengenai PSBB di sini.

Baca: Soal Kenaikan Tarif Tol, Luhut: Janji Kepada Investor Harus Dilaksanakan