Penyerapan Anggaran Program di Bawah Satgas Ekonomi Capai Rp 190,5 T

Reporter

Caesar Akbar

Jumat, 4 September 2020 17:01 WIB

Budi Gunadi Sadikin. TEMPO/M. Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan per 2 September 2020 realisasi anggaran program di bawah Satgas Ekonomi telah mencapai Rp 190,5 triliun.

"Sebagai gambaran, total pencapaiannya sudah Rp 190,5 triliun. Tadi kan ada Rp 695 triliun total (anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional), yang bukan bagian Satgas Ekonomi Rp 210 triliun, sisanya sekitar Rp 480-an triliun. Dari Rp 480-an triliun itu, sekitar hampir Rp 200 triliun sudah disalurkan. Progresnya makin bagus," ujar Budi dalam konferensi video, Jumat, 4 September 2020.

Adapun kelompok program di bawah Satgas Ekonomi antara lain program perlindungan sosial, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, program UMKM, dan program pembiayaan korporasi.

Dalam sepekan terakhir, kata Budi, kemajuan penyerapan anggaran tersebut mencapai Rp 22,5 triliun. Ia mengatakan angka tersebut menunjukkan kemajuan yang cukup baik ketimbang beberapa waktu lalu.

"Dulu memang agak lambat, tapi sekarang kita sudah kami track, dalam tujuh hari itu sekitar Rp 22 triliun, jadi kalau ada empat bulan lagi, harusnya kita bisa kejar sehingga bisa ke angka Rp 400-an triliun," katanya

Budi mengatakan penyerapan anggaran tersebut perlu dikejar, mengingat Presiden Joko Widodo berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020 setidaknya berada pada posisi netral alias tidak negatif. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tidak negatif, kata dia, setidaknya pemerintah harus membelanjakan Rp 180 triliun dalam tiga bulan.

"Tugas kami mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan bahwa di kuartal III tidak negatif. Supaya tidak negatif kalau satu tahun PDB kita Rp 14.500 triliun, maka satu kuartal sekitar Rp 3.600 triliun. Supaya tidak seperti kuartal lalu minus 5 persen, maka 5 persen dari Rp 3600 triliun itu kita harus spend sekitar Rp 180 triliun dalam tiga bulan, supaya tidak negatif dibandingkan tahun lalu," ujar Budi.

Salah satu program yang dipantau langsung oleh Satgas Ekonomi adalah program UMKM. Ia mengatakan program UMKM dengan anggaran besar langsung dipantau Satgas untuk memastikan penyaluran bisa dilakukan secepat mungkin seperti arahan presiden.

Program yang paling besar, kata Budi, antara lain adalah penempatan dana pemerintah di perbankan untuk disalurkan kepada UMKM dalam bentuk kredit. "Rp 41 triliun sudah ditaruh ke bank-bank, serta bank sudah menggunakan dana pemerintah ini untuk memberikan kredit UMKM sebesar Rp 84 triliun yang rencananya kita mau naikkan ke 189 triliun. Ini harusnya bisa terkejar."

CAESAR AKBAR

Baca juga:
Satgas Ekonomi: Banpres Produktif Usaha Mikro Dilanjutkan dengan Kredit Lunak

Berita terkait

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

1 hari lalu

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

Penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal karena bakal membebani anggaran.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

1 hari lalu

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

Jokowi ubah sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi KRIS. Beriku 12 kriteria layanan KRIS dan 4 layanan ini yang tidak berlaku untuk KRIS.

Baca Selengkapnya

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

2 hari lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Kesalahan saat Belanja Bahan Makanan yang Bikin Pengeluaran Membengkak

2 hari lalu

Kesalahan saat Belanja Bahan Makanan yang Bikin Pengeluaran Membengkak

Belanja cerdas adalah kunci untuk berhemat. Berikut kesalahan belanja bahan makanan yang biasa terjadi dan bikin pengeluaran lebih banyak.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

2 hari lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

4 hari lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

4 hari lalu

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi soal kebijakan penghapusan sistem kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Baca Selengkapnya

Jokowi Tambah Anggaran Perbaikan Jalan untuk Tahun Ini, Total jadi Rp 15 Triliun

5 hari lalu

Jokowi Tambah Anggaran Perbaikan Jalan untuk Tahun Ini, Total jadi Rp 15 Triliun

Jokowi meyakini pembangunan infrastruktur pada gilirannya akan mempengaruhi perekonomian lokal secara signifikan.

Baca Selengkapnya