Sebut Kuartal III Masa Titik Balik, Sri Mulyani Ajak Pacu Aktivitas Ekonomi

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Rahma Tri

Sabtu, 29 Agustus 2020 11:12 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Instagram/@smindrawati)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kuartal III 2020 sebagai masa titik balik yang menentukan bagi perekonomian Indonesia. Ia pun mengimbau agar masyarakat menjaga kegiatan perekonomian tetap berjalan di tengah kondisi pandemi saat ini.

"Ayo tingkatkan aktivitas perekonomian dan bisnis dengan tetap mengutamakan aspek kesehatan publik," kata Sri Mulyani lewat akun instagramnya @smindrawati pada Sabtu, 29 Agustus 2020.

Sri Mulyani mengatakan, sepanjang kuartal II 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah minus 5,3 persen. Menurut dia, ini adalah kontraksi terdalam selama 10 tahun terakhir, yang rata-rata 5 persen.

Namun ia membandingkan, negara lain mengalami kontraksi lebih besar, hingga dua digit. Sehingga, Sri Mulyani menyebut daya tahan perekonomian Indonesia jauh lebih baik.

Meski demikian, ekonomi Indonesia terancam resesi secara teknikal bila ekonomi kuartal III 2020 kembali negatif. Maka untuk menghadapi masa titik balik ini, pemerintah menggunakan semua instrumen fiskal yang tersedia. "Seperti bantuan subsidi bunga, penundaan cicilan, dan bantuan kredit."

Advertising
Advertising

Selain itu, Sri Mulyani juga menyinggung kebijakan bantuan pemulihan ekonomi melalui bantuan sosial, terutama kalangan menengah ke bawah. Menurut dia, bantuan ini terbukti efektif dalam mencegah perekonomian Indonesia merosot lebih dalam lagi.

Untuk itu, pemerintah juga fleksibel memperbaiki program bantuan yang disesuaikan dengan dinamika di lapangan. Mulai dari bantuan presiden kepada 9 juta UMKM hingga bantuan melalui skema BPJS Ketenagakerjaan, "Bagi pekerja yang pendapatannya di bawah Rp 5 juta," kata dia.

Baca juga: Otak-atik Program agar Anggaran Pemulihan Ekonomi Terserap Maksimal

Berita terkait

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

1 hari lalu

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Terima Penghargaan Collaborator Network di Mata Lokal Awards 2024

1 hari lalu

Bamsoet Terima Penghargaan Collaborator Network di Mata Lokal Awards 2024

Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai peran Bamsoet dalam memajukan berbagai produk dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

1 hari lalu

Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus konsisten menerapkan kualitas hasil produksi jika ingin bisa bertahan di tengah dinamika ekonomi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

1 hari lalu

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

Kewajiban sertifiakasi halal UMKM ditunda, Asosiasi UMKM minta pemerintah lebih aktif sosialisasikan sertifikasi halal kepada UMKM dan PKL

Baca Selengkapnya

KSBSI Tegas Tolak DPLK dan DPPK Kelola Dana JHT dan JP Milik Pekerja

2 hari lalu

KSBSI Tegas Tolak DPLK dan DPPK Kelola Dana JHT dan JP Milik Pekerja

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) secara tegas menolak wacana pemerintah yang membuka peluang bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) untuk mengelola dana Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) milik pekerja.

Baca Selengkapnya

BPJS Ketenagakerjaan Terima Penghargaan Grab

2 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Terima Penghargaan Grab

BPJS Ketenagakerjaan raih penghargaan Best Nation Wide Collaboration pada ajang Grab Business Forum 2024 yang diselenggarakan oleh Grab Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

2 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya