Pemerintah Terbitkan Sukuk Ritel SR013, Imbal Hasil 6,05 Persen

Jumat, 28 Agustus 2020 13:03 WIB

Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuanan Luky Alfirman saat meluncurkan surat utang berharga negara (SBN) syariah seri Sukuk Tabungn ST-003 di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Jumat 1 Februari 2019. TEMPO/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah resmi membuka masa penawaran Sukuk Ritel seri SR013 kepada investor individu Warga Negara Indonesia. Masa penawaran akan berlangsung mulai tanggal 28 Agustus – 23 September 2020. Sukuk ritel yang baru diterbitkan ini memiliki tenor 3 tahun, dan menawarkan tingkat imbal hasil tetap sebesar 6,05 persen per tahun.

"Kenapa pemerintah terbitkan sukuk ritel, itu dalam rangka pembiayaan APBN kita," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam konferensi video, Jumat, 28 Agustus 2020.

Luky mengatakan penerbitan sukuk ritel tersebut juga adalah upaya pemerintah untuk melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan APBN, memperluas basis investor di pasar domestik, mendukung pengembangan pasar keuangan syariah, dan memperkuat pasar modal Indonesia.

Kehadiran Sukuk Negara Ritel, tutur Luky dapat memberikan alternatif investasi yang aman bagi masyarakat, mendukung terwujudnya keuangan inklusif, serta memenuhi sebagian pembiayaan pembangunan berbagai proyek/kegiatan APBN 2020.

Di samping itu, melalui SR013, Luky berujar pemerintah turut memberikan kesempatan kepada setiap warga untuk dapat berinvestasi sekaligus berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional.

Advertising
Advertising

Adapun pokok-pokok ketentuan dan persyaratan SR013 antara lain bentuk dan karakteristik sukuk negara tanpa warkat, dapat diperdagangkan di pasar sekunder mulai tanggal 11 Desember 2020 dan hanya dapat diperdagangkan antar investor domestik.

Tanggal penetapan hasil penjualan adalah pada 28 September 2020. Adapun tanggal setelmen adalah pada 30 September 2020 dan tanggal jatuh tempo 10 September 2023. Setiap orang, ujar Luky, dapat memesan sukuk ritel tersebut dengan nilai minimum Rp 1 juta dan maksimum pemesanan Rp 3 miliar.

Sukuk tersebut memiliki underlying asset Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek APBN tahun 2020, serta akad ijarah Asset to be Leased. Nantnya, tanggal pembayaran imbalan atau kupon akan dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulan.

"Dalam hal tanggal pembayaran imbalan/kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia," ujar Luky. Pembayaran imbalan pertama kali akan dilakukan 10 November 2020 alias Long Coupon.

Proses pemesanan pembelian SR013 dapat dilakukan secara online melalui empat tahap yaitu registrasi/pendaftaran, pemesanan, pembayaran dan setelmen. Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan mitra distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN.

"Untuk penerbitan sukuk ritel ini kami bekerja sama dengan 31 mitra distribusi. Di sini sangat variasi, kami punya 16 bank umum dan empat bank syariah. Kami juga bekerjasama dengan perusahaan efek dan perusahaan teknologi finansial untuk memasarkan sukuk ritel ini," tuturnya.

Berita terkait

Ini yang Naik dalam APBN Prabowo: Perlinsos, Pendidikan dan Kesehatan

23 jam lalu

Ini yang Naik dalam APBN Prabowo: Perlinsos, Pendidikan dan Kesehatan

APBN 2025 untuk pemerintahan Presiden Prabowo mencatat kenaikan anggaran di sektor perlindungan sosial (Perlinsos), kesehatan dan pendidikan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Nasib Mantan Pekerja Sepatu Bata Setelah PHK, Pasca Kematian Presiden Iran Harga Minyak Relatif Tenang

1 hari lalu

Terpopuler: Nasib Mantan Pekerja Sepatu Bata Setelah PHK, Pasca Kematian Presiden Iran Harga Minyak Relatif Tenang

Mantan karyawan PT Sepatu Bata yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) berusaha mencari tempat kerja baru.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

1 hari lalu

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Rencana Prabowo Anggarkan Rp 16 Triliun untuk IKN Berpotensi Proyek Mangkrak

2 hari lalu

Pengamat Nilai Rencana Prabowo Anggarkan Rp 16 Triliun untuk IKN Berpotensi Proyek Mangkrak

Pembangunan kota, termasuk IKN ini tidak sekadar membangun Istana Negara ataupun gedung kementerian dan rumah dinas pejabat.

Baca Selengkapnya

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

4 hari lalu

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

SKK Migas akan terus memantau pelaksanaan komitmen kerja pasti di Blok Corridor yang dikelola PT Medco Energi International Tbk. (MEDC),

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

4 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

5 hari lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

6 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

7 hari lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

7 hari lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya