Rizal Ramli Sebut Surat Utang Negara Bikin Ekonomi Jeblok

Jumat, 21 Agustus 2020 19:28 WIB

Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Rizal Ramli, seusai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan penerbitan surat utang negara (SUN) berkontribusi membuat pertumbuhan ekonomi negara semakin jeblok. Sebab, 30 persen uang yang beredar di kalangan menengah atas akan diserap oleh negara setiap kali pemerintah menerbitkan SUN.

“Kenapa, karena SUN dijamin 100 persen dan yield-nya (bunga) 2 persen lebih tinggi dari deposito. Enggak aneh kalau orang-orang kaya berbondong-bondong ikut (SUN),” ujar Rizal dalam diskusi virtual bersama RMOL, Jumat, 21 Agustus 2020.

Menurut Rizal, penerbitan SUN membuat pertumbuhan kredit perbankan anjlok. Pada 2019, misalnya, pertumbuhan kredit tercatat hanya menyentuh 6,08 persen. Seharusnya, Rizal menyebut, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5 persen pada tahun itu, pertumbuhan kredit perbankan bisa mencapai 16-18 persen.

Kemudian pada paruh pertama 2020, pertumbuhan kredit perbankan juga belum menunjukkan angka yang agresif. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Mei 2020, kredit perbankan hanya tumbuh 3,04 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

“Jadi banyak yang enggak paham soal utang ini punya dampak membuat ekonomi makin merosot,” ucapnya.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Pada Juli lalu, pemerintah mengumumkan soal pelelangan surat utang negara dalam mata uang rupiah. Penerbitan surat utang ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020.

Pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Pemerintah mematok target indikatif dari lelang tersebut sebesar Rp 20 triliun dan maksimum Rp 40 triliun.

Baca juga: Rizal Ramli: Kok Menteri Keuangan Kaya Orang Bohong Bilang Belum Resesi

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR

Berita terkait

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

1 jam lalu

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

Sebanyak 1.213 BPR dan BPRS telah memenuhi ketentuan modal inti sebesar Rp 6 miliar. Masih ada lima persen yang belum.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

18 jam lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

1 hari lalu

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN patuh dan taat hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

2 hari lalu

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

Satgas Pasti khawatir layanan pinjaman dana online atau pinjol baik yang resmi ataupun ilegal berkembang dan digemari masyarakat. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

3 hari lalu

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain dengan memanfaatkan securities crowdfunding.

Baca Selengkapnya

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

4 hari lalu

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Baca Selengkapnya

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

6 hari lalu

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

7 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

7 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

7 hari lalu

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

Satgas Pasti menemukan 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sepanjang Februari hingga Maret 2024.

Baca Selengkapnya