Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra, Misbah Hasan mengatakan hal positif yang disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2021 adalah anggaran ketahanan pangan yang mencapai Rp 104,2 triliun.
"Sektor pertanian patut mendapat support lebih karena terbukti mampu berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi nasional di tengah potensi resesi ekonomi," kata Misbah dalam keterangan tertulis, Sabtu, 15 Agustus 2020.
Sebelumnya, Jokowi menyebutkan pemerintah menganggarkan Rp 104,2 triliun untuk ketahanan pangan pada RAPBN 2021.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi; revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi pangan; serta pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate) untuk meningkatkan produktivitas pangan.
"Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 di tahun 2021," kata Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2020-2021, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat.
Berdasarkan rilis BPS, sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 4,19 persen (Q to Q) dan secara year on year (yoy) turun 5,32 persen. PDB pertanian tercatat tumbuh 16,24 persen pada triwulan-II 2020 (q to q) dan secara year on year, sektor pertanian tetap berkontribusi positif yakni tumbuh 2,19 persen.
