BLT Pekerja Bisa Gerakkan Roda Ekonomi Masyarakat? Ini Kata Indef

Minggu, 9 Agustus 2020 19:39 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani mengatakan, untuk mendorong terciptanya demand side atau sisi permintaan di saat pandemi Covid-19 ini, pemerintah perlu mendukung konsumsi masyarakat kelas menengah. Dia menilai bantuan langsung tunai atau BLT Pekerja bergaji di bawah 5 juta, dapat meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat.

"Dana PEN disediakan pemerintah tidak terpakai, oleh karena itu untuk meningkatkan demand bukan hanya memberikan bansos untuk orang miskin, tapi kepada sebagian kelas menengah yang turun kelas," katanya dalam diskusi virtual, Ahad, 9 Agustus 2020.

Adapun pemerintah berencana akan membagikan BLT kepada pekerja sesuai kriteria dengan besaran Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan. Lalu dana yang akan disiapkan senilai Rp 31,2 triliun untuk disebarkan kepada sekitar 13 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta.

Aviliani mengatakan, anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang sebesar Rp695,2 triliun realisasinya masih minim. Stimulus kredit yang diberikan kepada UMKM melalui perbankan juga sepi peminat.

Sehingga, menurutnya, tujuan pemerintah untuk meningkatkan permintaan dengan insentif kredit dan mendorong pertumbuhan sektor riil tidak terjadi. Di samping itu, permintaan kredit yang minim juga menyebabkan daya beli masyarakat turun.

<!--more-->

"Saat ini adalah justru demandnya yang enggak bergerak, jadi otomatis suplainya tidak berjalan. Sebagai contoh perbankan diberikan berbagai stimulus, tapi memang tak ada yang minta kredit, ya otomatis uangnya tidak bisa menyalurkan kredit jadi akhirnya dana PEN tidak terpakai," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Aviliani, dengan bantuan gaji tambahan bagi kelas menengah diharapkan dana PEN akan mudah direalisasikan dan dapat mendorong pertumbuhan konsumsi.

"Menurut saya sampai Desember akan menambah demand side. Begitu ada demand mulai meningkat maka suplai ikut meningkat," tuturnya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani mengatakan bahwa pihaknya yang telah mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan BLT bagi para pekerja tersebut. Menurutnya, bantuan itu bisa meningkatkan data beli masyarakat di tengah dampak pandemi Covid-19.

"Ini salah satu yan sangat baik, karena selama ini kita selalu memperdebatkan realisasi yang perlahan dan kurang cepat. Ini suatu yang lebih cepat dan bisa langsung kepada yang membutuhkan," ucapnya.

Agar kebijakan ini dapat terealisasi dengan segera, Shinta mendorong kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera membuat regulasi penyaluran BLT tersebut. Menurutnya, hal ini dibutuhkan oleh masyarakat dalam waktu cepat.

"Jadi kami harap ini bisa dipercepat karena prosesnya nanti saat kondisi yang sudah dibutuhkan," ujarnya.






Berita terkait

Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

1 hari lalu

Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

Begini awal kasus munculnya larangan terhadap warung Madura untuk buka 24 jam.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

3 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Menkop UKM Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Pembatasan Jam Buka Warung Madura

3 hari lalu

Menkop UKM Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Pembatasan Jam Buka Warung Madura

Menkop UKM Teten Masduki mengevaluasi pernyataan pejabatnya tentang pembatasan jam operasinal warung atau toko klontong milik masyarakat.

Baca Selengkapnya

Tak Ada Pembatasan Operasi Warung Madura, Teten: Semua Perda harus Berpihak pada UMKM

3 hari lalu

Tak Ada Pembatasan Operasi Warung Madura, Teten: Semua Perda harus Berpihak pada UMKM

Kemenkop UKM pastikan tidak ada yang membatasi jam operasi warung atau toko klontong milik masyarakat seperti warung Madura.

Baca Selengkapnya

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

3 hari lalu

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain dengan memanfaatkan securities crowdfunding.

Baca Selengkapnya

Kopdit CU Lete Konda NTT Semakin Eksis dengan Manfaatkan Layanan LPDB-KUMKM

4 hari lalu

Kopdit CU Lete Konda NTT Semakin Eksis dengan Manfaatkan Layanan LPDB-KUMKM

Selain suntikan pinjaman terdapat upaya pembinaan, pendidikan, dan peningkatan usaha koperasi dari LPDB-KUMKM

Baca Selengkapnya

UMKM di Danau Toba Mulai Gunakan QRIS Permudah Transaksi

4 hari lalu

UMKM di Danau Toba Mulai Gunakan QRIS Permudah Transaksi

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kawasan wisata Danau Toba sudah mulai menerapkan sistem pembayaran melalui QRIS.

Baca Selengkapnya

Ramai Kemenkop UKM Batasi Jam Operasional Warung Madura, Ini Respons Ikatan Pedagang Pasar

4 hari lalu

Ramai Kemenkop UKM Batasi Jam Operasional Warung Madura, Ini Respons Ikatan Pedagang Pasar

Ikappi menyatakan keuntungan dari warung madura itu akan berputar di daerah masing-masing dan mendorong upaya peningkatan ekonomi daerahnya.

Baca Selengkapnya

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

4 hari lalu

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

Tiga bulan pertama 2024, kredit BNI utamanya terdistribusi ke segmen kredit korporasi swasta.

Baca Selengkapnya

KemenKopUKM Pastikan Kebijakan Pemerintah Berpihak pada Pelaku UMKM

7 hari lalu

KemenKopUKM Pastikan Kebijakan Pemerintah Berpihak pada Pelaku UMKM

KemenkopUKM tidak menemukan aturan yang melarang secara spesifik warung Madura untuk beroperasi sepanjang 24 jam dalam Perda Kabupaten Klungkung

Baca Selengkapnya