Jadi Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19, Ini Tugas KSAD Andika Perkasa
Reporter
Francisca Christy Rosana
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Sabtu, 8 Agustus 2020 10:44 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menjelaskan peran Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa yang saat ini ditunjuk sebagai wakilnya. Menurut Erick, Andika akan membantu mengkoordinasikan praktik kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan secara lebih intens, luas, dan masif.
"Sosialisasi tentang pentingnya menjaga protokol itulah yang perlu kita tingkatkan sehingga saya merasa perlu keterlibatan TNI Angkatan Darat," ujar Erick Thohir dalam keterangannya, Jumat, 7 Agustus 2020.
Erick menyebut, TNI AD memiliki struktur organisasi hingga ke seluruh pelosok negeri. Dengan begitu, mereka bisa menjangkau masyarakat Indonesia yang tersebar di 83 ribu desa dan kelurahan untuk mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan antara pemulihan kesehatan dan kebangkitan ekonomi.
Menurut Erick, protokol kesehatan ini perlu terus dijalankan sembari menunggu kesiapan imunisasi vaksin Covid-19 yang dijadwalkan dapat disuntikkan mulai tahun depan. Adapun Andika telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kemarin.
Merespons penunjukan tersebut, Andika menyatakan memiliki visi untuk ikut mengatasi pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi nasional secara tepat. "Kami siap memberikan dukungan dan bantuan atas misi bersama ini untuk memulihkan kesehatan masyarakat dan juga ekonomi nasional," katanya.
<!--more-->
Andika menerangkan, pihaknya akan melibatkan struktur komando hingga lapisan terbawah yang dekat dengan masyarakat. Para anggota TNI, kata dia, bakal mengingatkan penerapan protokol kesehatan.
Direktur Riset Core Indonesia sekaligus dosen Perbanas Institute, Piter Abdullah, menilai langkah pemerintah melibatkan TNI AD dalam Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menegakkan protokol kesehatan terlalu dini. Alih-alih menjaga kepatuhan, peran aparatur dikhawatirkan malah bakal menimbulkan kepanikan di masyarakat.
"Memang kita harus ada sense of crisis. Tapi tidak tampak seperti kepanikan. Masyarakat harus tenang tidak panik, dan untuk itu, pemerintah perlu menunjukkan ketidakpanikan tersebut," kata Piter.
Menurut Piter, sosialisi bisa dilakukan dengan cara lain untuk mencegah krisis. Ketimbang mengikut-sertakan TNI, Piter menyarankan pemerintah lebih proaktif meyakinkan masyarakat bahwa Indonesia masih belum masuk ke jurang resesi. "Harusnya diyakinkan bahwa kita belum krisis," tuturnya.
Baca juga: KSAD Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19