Ekonomi di Ambang Resesi, Pengusaha Minta Bansos 28,8 Triliun Tak Dikorupsi

Senin, 27 Juli 2020 11:32 WIB

Warga Suku Baduy Luar menenun kain khas Baduy di Desa Kanekes, Lebak, Banten, Senin, 29 Juni 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sarman Simanjorang meminta bantuan sosial alias bansos produktif yang dirilis Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak dikorupsi. Sehingga, bantuan senilai Rp 28,8 triliun itu bisa benar-benar dirasakan oleh pelaku UMKM.

"Maupun terhadap perekonomian nasional yang sudah di ambang resesi." kata Sarman dalam keterangan resmi di Jakarta, Ahad, 26 Juli 2020.

Untuk itu, Sarman meminta uang bansos ini disalurkan secara selektif pada para penerimanya. Jika tidak, kata dia, maka uang negara ini akan hilang begitu saja dengan sia-sia. "Ini penting kami ingatkan sejak sekarang," kata dia.

Penyaluran bantuan ini sebelumnya disampaikan Presiden Jokowi pada Selasa, 21 Juli 2020. Jokowi menyebutnya sebagai bantuan sosial alias bansos produktif, yang bisa digunakan untuk menambah modal usaha atau ekspansi. Jumlahnya Rp 2,4 juta untuk 12 juta UMKM.

“Jangan sekali-kali tambahan modal kerja ini dipakai untuk beli HP (Handphone), atau beli pulsa, hati hati. Saya ikuti lho ini. Harus dipakai betul-betul untuk tambahan modal kerja,” kata Jokowi kepada para pedagang kecil dan mikro yang diundang ke Istana Merdeka, Jakarta.

Advertising
Advertising

Bantuan ini diberikan di tengah ancaman resesi yang di depan mata. Kuartal dua 2020, pemerintah memprediksi ekonomi tumbuh minus 4,3 persen. Jika kuartal tiga kembali negatif, maka Indonesia secara teknis jatuh ke jurang resesi. Sehingga, bansos kini kian diperluas agar ekonomi bisa kembali tumbuh.

Agar penyaluran bisa tepat sasaran, Sarman menyarankan agar pemerintah melibatkan organisasi atau komunitas pada UMKM calon penerima. Nantinya, mereka juga dapat dilibatkan dalam melakukan evaluasi dan monitoring.

Selain itu, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta ini menilai perlu ada penghargaan kepada para UMKM penerima bantuan modal kerja. Jika dalam waktu tertentu usahanya semakin berkembang, maka dia bisa menerima tambahan modal kerja dengan persyaratan yang mudah. "Ini untuk memacu para UMKM berlomba untuk memajukan usahanya agar naik kelas."

Berita terkait

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

10 jam lalu

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

11 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

12 jam lalu

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.

Baca Selengkapnya

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

13 jam lalu

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

Demonstrasi memperingati Hari Buruh itu membawa dua tuntutan. Salah satunya tuntutan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya

Harapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024

13 jam lalu

Harapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024

Jokowi dan Prabowo mengucapkan selamat Hari Buruh. Berikut harapan Presiden dan Presiden terpilih 2024-2029 itu.

Baca Selengkapnya

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

20 jam lalu

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024

Baca Selengkapnya

CEO Microsoft Ketemu Jokowi Bahas Investasi Rp 14 Triliun, Ini Profil Satya Nadella

20 jam lalu

CEO Microsoft Ketemu Jokowi Bahas Investasi Rp 14 Triliun, Ini Profil Satya Nadella

CEO sekaligus Chairman Microsoft Satya Nadella bertemu Jokowi, kemarin. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya

Siapa Sosok David Tobing yang Gugat Rocky Gerung?

21 jam lalu

Siapa Sosok David Tobing yang Gugat Rocky Gerung?

Rocky Gerung dinyatakan tidak bersalah dalam gugatan penghinaan presiden yang diajukan David Tobing. Bagaimana kilas baliknya?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

23 jam lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Menkop UKM Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Pembatasan Jam Buka Warung Madura

1 hari lalu

Menkop UKM Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Pembatasan Jam Buka Warung Madura

Menkop UKM Teten Masduki mengevaluasi pernyataan pejabatnya tentang pembatasan jam operasinal warung atau toko klontong milik masyarakat.

Baca Selengkapnya