TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menilai pemerintah sudah terlalu lama menganaktirikan sektor UMKM. Porsi anggaran untuk pembiayaan dan permodalan sektor usaha menengah bawah ini, menurut dia, jauh di bawah industri besar.

“Permodalan untuk UMKM ini hanya 20 persen. Dan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, tools pemerintah untuk UMKM pun baru ditunjukkan dari sisi pembiayaan, belum pada apa yang punya dampak untuk menyelesaikan masalah,” katanya dalam diskusi bersama Smart FM, Sabtu, 11 Juli 2020.

Enny mengatakan di masa pandemi, semestinya pemerintah benar-benar berfokus menelaah bantuan-bantuan yang dibutuhkan untuk UMKM. Misalnya membuka akses pasar dan memberi pendampingan penuh untuk menciptakan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga kinerjanya produktif.

Apalagi, sebagian UMKM saat ini tak mampu berkembang sama sekali setelah adanya goncangan wabah corona. Ada pula pengusaha kecil yang masih mampu menghasilkan barang-barang produksi, tapi tidak dapat menyalurkannya ke market.

Momentum pandemi, tutur Enny, harus benar-benar dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat UMKM lantaran selama ini, sektor tersebut telah berkali-kali menyelamatkan perekonomian negara saat masa krisis. Lebih-lebih, UMKM berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 80 persen. “Jadi anak kandung perekonomian kita itu memang UMKM. Kalau diambil dari yang lain ya tidak akan cocok,” ucapnya.

<!--more-->

Di sisi lain, Enny mengkritik langkah pemerintah yang selalu mencurahkan perhatian kepada sektor jumbo. Sedangkan dalam keadaan pandemi, pengusaha dari sektor ini terkesan malah semakin merongrong dengan meminta terus-terusan bantuan permodalan hingga stimulus lainnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis, 18 Juni 2020, sempat menyentil Kementerian Koperasi dan usaha Kecil Menengah. Jokowi meminta Kementerian UKM segera merealisasikan stimulus di bidang ekonomi agar dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh UMKM.

"Mereka (usaha kecil, usaha mikro) semuanya menunggu. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita enggak ada apa-apa, berbahaya sekali," kata Jokowi. Video rapat internal berisi arahan Presiden Jokowi itu baru diunggah kanal resmi Sekretariat Presiden di Youtube, Ahad, 28 Juni 2020.

Pemerintah sebetulnya telah menyiapkan sejumlah bantuan kepada UMKM di masa pandemi, salah satunya relaksasi kredit. Namun Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui restrukturisasi kredit untuk dunia usaha belum dinikmati semua pelaku usaha.

Menurut dia, pada akhir Juni lalu, masih ada 4 juta pelaku UMKM yang menjadi nasabah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang belum menerima subsidi bunga untuk restrukturisasi non-KUR (Kredit Usaha Rakyat). "Masih terkendala regulasi di tingkat pelaksana teknis," kata Teten.

FAJAR PEBRIANTO